RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Sri Lanka pada Selasa, 7 April 2026 mengambil langkah besar dengan mengucurkan paket bantuan senilai US$320 juta yang ditujukan bagi kelompok paling terdampak kenaikan biaya energi, seperti petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diumumkan di tengah tekanan ekonomi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Presiden Anura Kumara Dissanayake menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi terbesar yang pernah dilakukan negara untuk melindungi warga rentan dari gejolak harga.

Bantuan akan disalurkan langsung dalam bentuk uang tunai ke rekening para nelayan serta petani komoditas utama seperti padi dan teh, guna memastikan distribusi berjalan cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, sekitar seperempat populasi yang berada di bawah garis kemiskinan akan memperoleh tambahan dana sebesar US$25 pada bulan ini, bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Sinhala dan Tamil. Mereka juga akan mendapat keringanan biaya listrik.

“Total paket bantuan ini bernilai 100 miliar rupee (US$320 juta) selama tiga bulan, kami membiayainya dari anggaran yang sudah ada,” kata Dissanayake.

Pemerintah menegaskan kehati-hatian dalam kebijakan ini agar tidak mengulang krisis ekonomi pada 2022, ketika inflasi melonjak tajam hingga 70 persen akibat kebijakan pencetakan uang untuk subsidi.

Saat ini, Sri Lanka masih berada dalam program bantuan dari International Monetary Fund yang dimulai sejak awal 2023, dengan total pinjaman mencapai US$2,9 miliar yang dicairkan secara bertahap selama empat tahun.

Dissanayake menyampaikan optimisme bahwa pencairan dana lanjutan sekitar US$700 juta dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat, setelah tercapainya kesepakatan tingkat staf dengan IMF.

Dalam implementasinya, nelayan skala kecil akan menerima subsidi bahan bakar hingga sekitar US$300 per bulan. Sementara itu, operator kapal berukuran lebih besar berhak memperoleh bantuan hingga sekitar US$483 per bulan selama periode tiga bulan.

Di sektor pertanian, pemerintah akan menanggung sekitar 30 persen biaya pupuk urea, serta ikut menutup sebagian biaya produksi listrik yang nilainya bisa mencapai 15 miliar rupee atau sekitar US$48 juta.

Untuk menjaga stabilitas pasokan energi, pemerintah juga membuka komunikasi dengan Rusia guna melanjutkan impor gas, batu bara, bahan bakar, dan pupuk yang sebelumnya terganggu akibat sanksi.

“Kami memiliki waktu hingga 11 April untuk mengamankan pasokan dari Rusia setelah Presiden Trump sementara mencabut sanksi,” ujar Dissanayake.

Dalam beberapa waktu terakhir, Sri Lanka telah menaikkan harga bahan bakar sekitar sepertiga dan tarif listrik hingga 40 persen sejak meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Kebijakan empat hari kerja yang sempat diterapkan untuk menghemat energi juga akan dihentikan, setelah dinilai tidak memberikan hasil signifikan.

Sebagai negara yang bergantung penuh pada impor energi seperti batu bara, gas, dan minyak, Sri Lanka masih sangat terpengaruh oleh dinamika harga global, terutama dari kawasan Timur Tengah.