RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Filipina memberikan izin sementara penggunaan bahan bakar dengan kualitas emisi lebih rendah sebagai langkah menjaga ketersediaan energi di tengah tekanan krisis di kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari Reuters, kebijakan ini diumumkan oleh Department of Energy Philippines, yang menyebut bahwa pemakaian BBM standar Euro II hanya diperbolehkan untuk kelompok tertentu. Di antaranya kendaraan keluaran tahun 2015 ke bawah, angkutan umum tradisional seperti jeepney, pembangkit listrik dan generator, serta sektor pelayaran dan kelautan.

Menurut pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan memastikan distribusi bahan bakar tetap berjalan lancar, sekaligus memberi kelonggaran bagi sektor-sektor yang paling terdampak kenaikan harga energi global.

Untuk mencegah pencampuran kualitas, perusahaan minyak diwajibkan memisahkan distribusi BBM Euro II dan Euro IV, mulai dari proses penyimpanan hingga penyaluran ke konsumen.

Filipina sendiri telah mengadopsi standar bahan bakar yang lebih bersih, yakni Euro IV, sejak 2016. Jenis ini memiliki kandungan sulfur jauh lebih rendah dibandingkan Euro II, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan.

Tekanan terhadap sektor energi meningkat setelah harga minyak dunia melonjak akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kondisi ini memicu kenaikan tajam harga solar di dalam negeri, bahkan memicu aksi protes dari ribuan pengemudi jeepney di berbagai daerah.

Sebagai respons, pemerintah juga menerapkan sejumlah langkah lain, seperti pengurangan hari kerja dan pemberian subsidi bahan bakar. Selain itu, parlemen memberikan kewenangan khusus kepada presiden untuk menyesuaikan kebijakan pajak BBM.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara, termasuk India, China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei, untuk memastikan ketersediaan pasokan energi.

Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, Filipina juga mulai mencari alternatif pasokan. Salah satunya dengan rencana mendatangkan minyak dari Rusia, yang akan menjadi impor pertama dalam lima tahun terakhir.

Langkah-langkah tersebut diambil sebagai upaya mengantisipasi dampak berkepanjangan dari ketidakstabilan geopolitik global terhadap ketahanan energi nasional.