RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Sri Lanka kembali menaikkan harga bahan bakar secara signifikan, dengan kenaikan mencapai 25 persen pada Minggu (22 Maret). Kebijakan ini merupakan penyesuaian kedua dalam kurun waktu dua pekan, di tengah kekhawatiran dampak konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Dilansir dari AFP, harga bensin reguler kini melonjak menjadi 398 rupee per liter dari sebelumnya 317 rupee. Sementara itu, solar yang banyak digunakan untuk transportasi umum juga mengalami kenaikan cukup besar, yakni bertambah 79 rupee menjadi 382 rupee per liter.

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menaikkan harga BBM sekitar 8 persen dan menerapkan sistem pembatasan distribusi guna mengendalikan konsumsi masyarakat. Langkah terbaru ini diharapkan mampu menekan penggunaan bahan bakar hingga 15–20 persen.

Pihak Ceylon Petroleum Corporation menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan energi. Presiden Anura Kumara Dissanayake bahkan telah mengingatkan bahwa negara harus bersiap menghadapi dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan serta mendorong kembali sistem kerja jarak jauh bagi sektor tertentu.

Situasi global turut memperparah kondisi, terutama setelah Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, dilaporkan praktis tertutup akibat ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Ketergantungan Sri Lanka terhadap impor energi membuat negara tersebut sangat rentan terhadap gejolak global. Seluruh kebutuhan minyak dipasok dari luar negeri, termasuk batu bara untuk pembangkit listrik. Produk minyak olahan didatangkan dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, sementara minyak mentah berasal dari kawasan Timur Tengah.

Pemerintah memperingatkan bahwa konflik yang terus berlanjut berpotensi menghambat pemulihan ekonomi pascakrisis yang terjadi pada 2022. Saat itu, Sri Lanka mengalami gagal bayar utang luar negeri sebesar US$46 miliar akibat kekurangan cadangan devisa.

Sejak krisis tersebut, pemerintah di Kolombo memperoleh bantuan pendanaan sebesar US$2,9 miliar dari International Monetary Fund untuk menopang pemulihan ekonomi. Namun, situasi global yang tidak menentu dinilai dapat kembali memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut.