RRI.CO.ID, Bangladesh - Perdana menteri terpilih Bangladesh, Tarique Rahman, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi, penegakan hukum dan ketertiban, serta penguatan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utamanya. Pernyataan ini disampaikan pada 14 Februari dalam komentar publik pertamanya usai kemenangan telak partainya dalam pemilu parlemen. Ia menekankan tantangan besar yang dihadapi negara, mulai dari stabilisasi ekonomi hingga memastikan praktik pemerintahan yang baik.

Partai Nasionalis Bangladesh atau Bangladesh Nationalist Party (BNP) meraih mayoritas dua pertiga kursi, menandai kembalinya partai tersebut ke tampuk kekuasaan setelah hampir dua dekade. Kemenangan besar yang diumumkan 13 Februari ini menyusul periode turbulensi politik dan ekonomi pasca lengsernya mantan perdana menteri Sheikh Hasina dalam gelombang protes yang dipimpin generasi muda pada 2024.

Terkait agenda pemulihan ekonomi, Rahman menyatakan akan mendorong iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga menyebut China sebagai “mitra pembangunan”, seraya berharap kerja sama kedua negara dapat diperkuat. Sejumlah analis menilai insentif ekonomi yang substansial akan mendorong Bangladesh terus mempererat hubungan dengan Beijing dalam proyek infrastruktur dan industrialisasi.

Pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel, Muhammad Yunus, menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan BNP dan menyebut hasil pemilu sebagai tonggak transisi demokrasi. Pengamat internasional memberikan apresiasi hati-hati terhadap penyelenggaraan pemilu yang dinilai relatif damai dan kompeten, sembari mengingatkan bahwa lingkungan politik masih rapuh dan membutuhkan reformasi cepat untuk mengonsolidasikan capaian demokrasi.

Referendum konstitusi yang digelar bersamaan dengan pemilu juga mendapat partisipasi kuat. Pemilih menyetujui pembatasan masa jabatan perdana menteri dua periode, penguatan independensi peradilan, serta peningkatan representasi perempuan. Dengan mayoritas kuat BNP, analis melihat peluang memulihkan stabilitas politik pasca-bulan-bulan gejolak, sementara Jamaat-e-Islami diperkirakan akan berada di bangku oposisi.