RRI.CO.ID, Batam - Dua bulan setelah banjir monsun menerjang kawasan selatan Thailand, Kota Hat Yai perlahan bangkit. Deretan ruko di pusat kota mulai kembali buka setelah berminggu-minggu dibersihkan dari lumpur dan puing. Namun, jejak bencana masih terlihat jelas dari bekas garis air setinggi dua hingga tiga meter di dinding bangunan. Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih, sementara arus wisatawan—yang biasanya datang dari Malaysia dan Singapura—masih jauh dari normal.

Pedagang buah kering di Pasar Sentral Hat Yai, Marisa Wangbenmat, mengaku kehilangan sekitar 80 persen stok barangnya akibat banjir. Ia menghabiskan lebih dari satu juta baht untuk mengganti barang dagangan demi bisa kembali beroperasi. Meski tokonya sudah buka, penjualan baru mencapai sekitar 10 persen dari kondisi normal. Banyak pelaku usaha lain belum mampu bangkit karena keterbatasan modal.

Bencana banjir yang melanda Thailand selatan pada akhir November lalu menewaskan ratusan orang, berdampak pada jutaan warga, dan memicu kerugian ekonomi ratusan miliar baht. Dampak tersebut memperberat tekanan yang sudah lama menghantui Thailand: pertumbuhan ekonomi yang melambat, utang rumah tangga tinggi, dan kepercayaan investor yang tertekan. Sejumlah gempa, ketegangan perbatasan, serta sorotan internasional terkait isu kejahatan lintas negara turut memperkeruh sentimen.

Memasuki masa pemilu, persoalan struktural kembali mencuat. Sejumlah ekonom menilai problem Thailand bukan semata akibat bencana alam atau guncangan jangka pendek, melainkan akumulasi instabilitas politik selama dua dekade yang menghambat kesinambungan kebijakan dan reformasi struktural. Pergantian pemerintahan yang cepat membuat agenda jangka panjang—seperti peningkatan produktivitas, reformasi birokrasi, investasi riset dan teknologi, serta penguatan pendidikan vokasi—kerap tertunda.

Kinerja ekonomi Thailand kini tertinggal dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Basis manufaktur yang dulu kompetitif masih didominasi perakitan dengan inovasi terbatas, sementara sektor pertanian menyerap tenaga kerja besar namun produktivitasnya rendah. Di sisi lain, sektor jasa menyumbang porsi signifikan PDB, tetapi adopsi teknologi dan kecakapan digital belum merata. Tingginya persepsi korupsi turut menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan.

Di wilayah pedesaan, dampak ekonomi terasa lebih berat. Petani menghadapi tantangan irigasi, biaya pupuk, serta fluktuasi harga komoditas. Pelaku usaha lintas batas merasakan gangguan distribusi akibat ketegangan perbatasan. Warga Hat Yai yang terdampak banjir menilai respons pemerintah belum sepenuhnya memadai, sementara status caretaker menjelang pemilu memperlambat realisasi bantuan dan anggaran pemulihan.

Kontestasi politik mempertemukan gagasan reformis dengan pendekatan populis yang menjanjikan bantuan jangka pendek. Namun, banyak kalangan menilai kebijakan insentif konsumsi semata tidak cukup untuk memulihkan daya saing jangka panjang. Tantangan Thailand ke depan menuntut stabilitas politik, konsistensi kebijakan, serta keberanian melakukan reformasi struktural—mulai dari penguatan UMKM, modernisasi pertanian, transformasi industri berbasis inovasi, hingga pengembangan talenta digital dan AI.

Dinding-dinding Hat Yai yang masih berbekas lumpur menjadi pengingat bahwa pemulihan bencana tak terpisahkan dari pembenahan tata kelola dan arah pembangunan. Siapa pun pemenang pemilu, pekerjaan rumah Thailand tetap sama: memulihkan kepercayaan, mempercepat reformasi, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.