KBRN, Batam: Bayangkan jika penggunaan belanja negara masih dilakukan dengan cara lama: tumpukan kertas dokumen, proses manual yang memakan waktu berhari-hari, dan antrean panjang hanya untuk mencairkan belanja pemerintah. Sulit dibayangkan program strategis bisa berjalan efisien, apalagi menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Di era digital seperti sekarang, efisien bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Di sinilah transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara menjadi sangat penting. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bekerjasama dengan unit lembaga terkait, terus mendorong modernisasi lewat ekosistem digitalisasi perbendaharaan yang disebut ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).

PPP adalah interkoneksi sistem antara Core System dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran Pemerintah. Implementasi PPP diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

Salah satu ekosistem PPP yang sudah terlaksana adalah Pembayaran Common Expense dengan mitra PLN dan Telkom, Gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada lingkup Kementerian Keuangan. Platform yang sedang berkembang dan dijalankan adalah transaksi pengadaan sederhana. Oleh karena itu, mendukung digitalisasi perbendaharaan akan dibahas ekosistem SAKTI sebagai core system, platform e-Procurement sebagai sistem pendukung, dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

SAKTI: Backbone Digital Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sejak tahun 2014, DJPb telah mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Digunakan secara piloting pertama kali di tahun 2015 dan sebelum akhirnya diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2016-2020. Pada November 2020, SAKTI dialihkan menjadi aplikasi berbasis web. Sistem ini kemudian diluncurkan sepenuhnya oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada tanggal 27 Januari 2022 sebagai penanda integrasi sistem pengelolaan keuangan negara yang terpadu untuk mengelola anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan telah digunakan oleh semua satuan kerja (satker).

Dulu, satker harus menggunakan berbagai aplikasi yang terpisah seperti Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Persediaan yang berbasis desktop dan aplikasi lainnya. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan data antar aplikasi tersebut, duplikasi input data, dan permasalahan lainnya. Dengan SAKTI, semua proses keuangan terintegrasi dalam satu sistem. Dampaknya jelas: lebih efisien, transparan, dan meminimalisasi human error.

Bagi satker, SAKTI ibarat “satu pintu” yang mempermudah pekerjaan mereka, apalagi dengan berbasis web, satuan kerja dapat bekerja dimana saja dengan fleksibelitas penggantian device. Bagi masyarakat luas, ini berarti program-program pemerintah dengan sumber dana APBN bisa dijalankan lebih efisien karena hambatan administratif berkurang.

Platform e-Procurement: Membuka Peluang bagi UMKM

Digitalisasi perbendaharaan tidak berhenti pada sistem internal pemerintah. Pemerintah juga mendorong penggunaan platform e-Procurement, seperti e-katalog LKPP dan Digital Payment (Digipay). INAPROC E-Katalog V6 yang baru saja diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada tanggal 10 Desember 2024. Peluncuran ini menandai langkah besar transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikembangkan oleh LKPP dengan beragam fitur baru. Aplikasi e-katalog LKPP dan Digipay sudah terinterkoneksi dengan SAKTI sehingga dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa hingga ke tahap pembayaran.

Presiden menegaskan bahwa transformasi digital ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga langkah strategis untuk mengurangi potensi tindak korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. Lewat platform ini, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, kompetitif, dan efisien. Dan yang lebih penting lagi, kedua aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah proses pengadaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), UMKK kini memiliki akses yang jauh lebih luas untuk menjadi bagian dari rantai belanja pemerintah.

Dengan masuknya UMKM ke dalam ekosistem belanja negara, manfaat APBN bisa lebih merata. Pemerintah melalui satker tidak hanya membelanjakan anggarannya, tetapi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kartu Kredit Pemerintah: Belanja Modern, Akuntabel

Platform yang selanjutnya akan dibahas adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sejak diluncurkan pada tahun 2018, KKP terus mengalami perkembangan. Penerapan penggunaan KKP mulai diperlakukan secara menyeluruh untuk Kementerian/Lembaga pada tanggal 1 Juli 2019. Penggunaan KKP merupakan salah satu bentuk gerakan transaksi non tunai dalam pengelolaan APBN. KKP menjadi terobosan penting dalam sistem pembayaran belanja negara. KKP digunakan untuk membiayai belanja operasional kecil hingga menengah, menggantikan pola konvensional berbasis uang persediaan tunai menjadi non-tunai.

Ada beberapa manfaat dari penggunaan KKP. Pertama, transaksi lebih cepat dan aman karena meminimalkan penggunaan uang tunai. Kedua, mengurangi idle cash yang dipegang oleh satuan kerja apabila menggunakan uang persediaan tunai. Ketiga, seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga memudahkan rekonsiliasi dan pengawasan. Keempat, KKP mendukung agenda cashless society yang sedang gencar dikampanyekan.

Bayangkan seorang bendahara satker yang dulu harus membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk kebutuhan operasional. Dengan KKP, semua bisa dilakukan secara elektronik. Transparansi meningkat, risiko penyalahgunaan anggaran menurun.

Ekosistem Terhubung antara Sakti, KKP dan e-Procurement (Foto: KPPN Batam)

Ekosistem yang Saling Terhubung

SAKTI, KKP, dan platform e-Procurement bukanlah tiga instrumen yang berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya membentuk ekosistem PPP yang saling terhubung.

• SAKTI menjadi core system data dan keseluruhan proses dari tahap perencanaan yaitu penganggaran, pelaksanaan berupa komitmen dan pembayaran, hingga pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan.

• e-Procurement membuka akses belanja yang lebih luas dan inklusif.

• KKP merupakan salah satu mekanisme pembayaran yang memiliki banyak manfaat.

Jika digambarkan, alurnya seperti ini: belanja negara dimulai dari perencanaan di SAKTI, dilakukan pengadaan melalui e-Procurement, interkoneksi pembayaran melalui SAKTI hingga diselesaikan dengan mekanisme pembayaran KKP. Hasilnya adalah belanja lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu, apa artinya digitalisasi perbendaharaan bagi masyarakat luas?

Pertama, program pemerintah lebih cepat dirasakan manfaatnya. Misalnya, subsidi atau bantuan sosial bisa segera disalurkan tanpa hambatan administrasi.

Kedua, peluang UMKM untuk berkembang semakin terbuka. Dengan masuknya UMKM ke dalam e-katalog, misalnya pelaku usaha lokal di Batam dapat menjual produk atau jasanya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

Ketiga, transparansi meningkat. Publik bisa lebih percaya bahwa uang pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan dengan baik.

Digitalisasi perbendaharaan adalah bukti nyata bagaimana negara beradaptasi dengan zaman yang terus berkembang. Ini bukan hanya soal aplikasi atau kartu, melainkan perubahan cara kerja yang lebih efisien, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan SAKTI sebagai backbone Digitalisasi perbendaharaan dan core system pada ekosistem PPP, e-Procurement sebagai pintu bagi UMKM, dan KKP sebagai instrumen pembayaran modern, maka wajah pengelolaan APBN kini semakin modern menyesuaikan dinamika kebutuhan masyarakat. APBN tidak lagi identik dengan proses panjang dan rumit, tetapi dengan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas.

Transformasi ini adalah langkah penting agar belanja negara benar-benar menjadi motor pembangunan, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru negara Indonesia.

Oleh: VeronikaFungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, KPPN Batam