KBRN, Batam: Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kasus penipuan ini kian meningkat, memanfaatkan nama instansi dan jabatan pegawai pajak untuk menipu wajib pajak melalui berbagai modus.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyatakan bahwa penipuan berbasis daring ini menimbulkan kerugian materiil dan psikologis bagi masyarakat. Ia mengingatkan wajib pajak agar memahami langkah preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam menghadapi ancaman tersebut.

“Penipuan yang mengatasnamakan DJP sering kali dilakukan melalui imbauan pembayaran pajak fiktif, phishing melalui email dan WhatsApp, serta pengiriman dokumen palsu yang mengklaim sebagai surat resmi dari DJP,” ujar Rudi.

Ia menambahkan bahwa modus-modus ini memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakwaspadaan masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial dan platform daring lainnya.

Rudi mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya terhadap imbauan yang mencurigakan. Ia juga mengingatkan agar wajib pajak mengenali ciri-ciri penipuan seperti permintaan data pribadi secara tidak wajar, tawaran restitusi pajak yang tidak resmi, maupun pengiriman dokumen yang tampak mencurigakan.

Dinas Kominfo Kota Batam mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan setiap upaya penipuan kepada pihak berwenang. Selain itu, edukasi tentang tata cara mengidentifikasi modus penipuan ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan siber yang berkedok instansi pemerintah.

Dalam rangka mengatasi hal ini, pemerintah pusat melalui DJP juga terus mengedukasi wajib pajak agar lebih cerdas dan berhati-hati dalam berinteraksi secara daring. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi dan selalu memeriksa keaslian informasi sebelum mengambil tindakan.

Penipuan yang mengatasnamakan DJP merupakan ancaman nyata di era digital, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian yang lebih besar. Melalui kerjasama dan edukasi berkelanjutan, diharapkan kasus-kasus serupa dapat diminimalisasi dan masyarakat dapat menjaga keamanan data serta keuangan pribadi.