RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah terus mempercepat reformasi sektor keuangan dan penguatan tata kelola guna menjaga kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama otoritas keuangan dan berbagai pemangku kepentingan.

Berbagai kebijakan yang dijalankan antara lain pengembangan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transactions), pembangunan ekosistem emas batangan nasional, digitalisasi layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.

Di sektor riil, pemerintah juga memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui revisi kebijakan devisa hasil ekspor untuk meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain itu, transformasi digital, ekonomi hijau, dan kecerdasan buatan dipersiapkan sebagai mesin pertumbuhan baru.

Indonesia juga terus memperluas kerja sama ekonomi internasional melalui OECD, BRICS, ASEAN, IPEF, dan berbagai forum global lainnya. Penguatan tata kelola dinilai menjadi faktor penting untuk membuka peluang investasi dan mendukung transformasi ekonomi.

Menutup sambutannya dalam Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026, Ferry Irawan berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mampu memperkuat sektor jasa keuangan. "Semoga Risk and Governance Summit 2026 ini menjadi momentum kita untuk terus memperkuat sinergi dan tata kola yang siap menghadapi masa depan demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Semoga upaya kolaboratif kita dapat membuka jalan bagi sektor jasa keuangan yang lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan. Kita harapkan dengan sektor jasa keuangan yang lebih tangguh, kita bisa mencapai target 8% sebagaimana yang dikatakan Bapak Presiden," pungkasnya.