Sturman Panjaitan: Hilirisasi Bauksit Jangan Sampai Rugikan Penambang Rakyat

RRI.CO.ID, Batam - Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, menyoroti dampak kebijakan hilirisasi bauksit yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada penambang rakyat. Pasalnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak justru menekan pelaku usaha tambang lokal yang selama ini bergantung pada penyerapan pasar domestik.

Apalagi, menurutnya, pembatasan produksi akibat moratorium ekspor bauksit turut memengaruhi mekanisme pasar dan berdampak pada harga jual komoditas tersebut di tingkat penambang. Kondisi ini berpotensi merugikan penambang rakyat jika tidak diimbangi dengan kebijakan penyerapan yang adil dari industri hilir.

"Moratorium ekspor bauksit telah menekan Kementerian ESDM membatasi kuota RKAB di angka 18 sampai 20 juta ton. Akibatnya bauksit dari penambang lokal dihargai secara obral di level 28 sampai 32 USD per ton. Sangat jauh di bawah harga patokan mineral HPM legal sebesar 42 USD per ton," tegas Sturman, Selasa (31/3/2026).

Struman menilai situasi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam rantai industri bauksit nasional. Di satu sisi pemerintah mendorong percepatan hilirisasi melalui pembangunan smelter, namun di sisi lain penambang rakyat menghadapi tekanan harga akibat terbatasnya akses pasar.

Ia mengingatkan bahwa tujuan hilirisasi seharusnya tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha para penambang lokal. Tanpa pengaturan yang jelas, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru menguntungkan kelompok industri tertentu.

“Pertanyaannya hilirasa ini untuk siapa? Jika rakyat diposisir mati perlahan karena harga dicekik oligarki smelter," papar dia.

Oleh karena itu, legislator dari Fraksi PDIP ini pun mendorong perusahaan BUMN di sektor pertambangan untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem industri. Salah satunya dengan memberikan kepastian serapan terhadap hasil tambang masyarakat agar harga tetap stabil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai kebijakan hilirisasi justru membuat penambang rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai industri ini," pungkasnya.