RRI.CO.ID, Batam - Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 4,67 persen pada tahun 2023, berdasarkan data Tourism Satellite Account (TSA).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan kontribusi PDB pariwisata merupakan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata, sehingga ketersediaan data yang mutakhir menjadi sangat penting dalam mengukur capaian sektor ini.

“Kontribusi PDB pariwisata merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata. Karena itu, ketersediaan data TSA sangat penting dalam mengukur capaian kinerja sektor pariwisata,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti dalam pertemuan daring dengan Kepala BPS di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat pertemuan daring dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti untuk Perkuat Sinergi Data Matangkan Perhitungan PDB Pariwisata 2025 di Jakarta (16/3/2026).

Namun, keterbatasan jeda waktu rilis data sekitar dua tahun membuat angka kontribusi terbaru belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini sektor pariwisata.

Sebagai langkah antisipatif, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan estimasi sementara kontribusi PDB pariwisata tahun 2025 menggunakan pendekatan sektor-sektor yang terkait langsung dengan aktivitas pariwisata, seperti akomodasi, penyediaan makan dan minum, serta angkutan udara. Berdasarkan pendekatan tersebut, kontribusi PDB pariwisata tahun 2025 diperkirakan mencapai 3,97 persen.

Untuk menjawab tantangan keterlambatan data tersebut, Kementerian Pariwisata terus memperkuat kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan ketersediaan data sektor pariwisata yang lebih mutakhir, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan kebijakan nasional.

Menteri Pariwisata berharap BPS dapat mempercepat proses perhitungan kontribusi PDB pariwisata tahun 2025 atau menghadirkan pendekatan statistik alternatif yang memungkinkan pengukuran dilakukan secara lebih terkini.

Dalam mendukung penghitungan tersebut, Kementerian Pariwisata juga mendorong pelaksanaan survei Passenger Exit Survey (PES) yang menjadi komponen penting dalam menghitung pengeluaran wisatawan mancanegara atau inbound tourism consumption, termasuk di executive lounge bandara internasional.

Kementerian Pariwisata juga telah melakukan koordinasi dengan InJourney (Angkasa Pura), 13 bandar udara internasional, serta BPS kabupaten dan kota sebagai pelaksana survei PES.

Koordinasi juga dilakukan dengan pengelola lounge, antara lain IAS Hospitality selaku pengelola Saphire Executive Lounge dan Concordia Executive Lounge, serta Garuda Executive Lounge.