RRI.CO.ID, Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, terus memfokuskan percepatan pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan struktural di wilayah tersebut. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang menyasar sektor ekonomi, infrastruktur, perumahan, hingga pemberdayaan masyarakat di kawasan yang selama ini masih tertinggal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam menurunkan angka kemiskinan. Seluruh program pembangunan diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

"Bupati Lebak memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu, berbagai program pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas untuk dilaksanakan," kata Widy Ferdian, di Rangkasbitung, Kamis, 2 Juli 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Lebak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin turun dari 8,40 persen menjadi 8,03 persen.

Angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 0,82 persen menjadi 0,53 persen. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan struktural di sejumlah kawasan.

Berdasarkan hasil kajian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), wilayah dengan tingkat kemiskinan struktural tertinggi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Perhutani, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kawasan tersebut dinilai memiliki keterbatasan dalam pengembangan ekonomi karena sebagian besar lahannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Kondisi itu menjadi salah satu kendala utama bagi Pemkab Lebak dalam mempercepat pembangunan di daerah-daerah tersebut. Untuk mengatasi persoalan itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengajukan sejumlah usulan kepada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemanfaatan lahan PTPN di Kecamatan Rangkasbitung yang masa Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir. Pemerintah daerah mengusulkan agar kawasan tersebut dikembangkan menjadi wilayah perkotaan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kawasan bekas perkebunan diharapkan dapat dialihkan menjadi kawasan perdagangan, industri, dan jasa. Perubahan fungsi kawasan tersebut diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan investasi di Kabupaten Lebak.

TKPKD juga mengusulkan peningkatan Dana Transfer Pusat maupun Daerah sebagai dukungan terhadap fungsi konservasi kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Dukungan anggaran tersebut dinilai penting agar pelestarian lingkungan tetap berjalan tanpa menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usulan lainnya adalah penguatan kebijakan reforma agraria dan perhutanan rakyat, termasuk pengelolaan wilayah pertambangan rakyat bagi masyarakat eks-gurandil. Di sektor perumahan, Pemkab Lebak masih menghadapi persoalan tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 10.818 unit.

Kemampuan pemerintah daerah saat ini hanya mampu membangun sekitar 250 hingga 300 unit rumah layak huni setiap tahun. Karena itu, pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, sektor swasta, maupun lembaga filantropi untuk mempercepat penanganan RTLH.

Deputi Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin, Novrizal Tahar, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan Pemkab Lebak kepada kementerian dan lembaga terkait. "Kami akan membantu memfasilitasi serta mengoordinasikan berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada kementerian maupun lembaga di tingkat pusat agar upaya percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif," ujar Novrizal Tahar.