RRI.CO.ID, Serang - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Banten hingga 31 Januari 2026 menunjukkan capaian positif. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten, Lisbon Sirait memaparkan, kinerja tersebut bersama jajaran pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten, memaparkan Kinerja capaian APBN Banten 31 Januari 2026.
Lisbon mengatakan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Januari 2026 terkontraksi 13,15 persen dengan realisasi 6,35 persen dari target. Angka tersebut masih berada di bawah realisasi nasional sebesar 7,4 persen.
“Pendapatan terbesar berasal dari pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” kata Lisbon, Rabu 25 Februari 2026.
Sementara kinerja belanja negara tumbuh signifikan sebesar 10,5 persen dengan realisasi 12,54 persen dari target. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 5,9 persen.Realisasi belanja berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,6 triliun atau 17,58 persen dari target, serta belanja kementerian/lembaga sebesar Rp343,58 miliar atau 3,93 persen dari target.
Belanja bantuan sosial hingga akhir Januari 2026 belum terealisasi karena belum terdapat alokasi anggaran. Untuk penyaluran TKD, tercatat tumbuh 9,23 persen dengan total penyaluran sebesar Rp2,62 triliun. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Dana Bagi Hasil mengalami perlambatan.Pendapatan hibah yang diterima satuan kerja vertikal tercatat sebanyak empat hibah dengan nilai Rp1,346 miliar.
Lisbon juga menyampaikan kinerja APBD Provinsi Banten hingga 31 Januari 2026. Pendapatan daerah tumbuh 4,63 persen, sementara belanja daerah terkontraksi 7,89 persen. TKD yang disalurkan ke Provinsi Banten mencapai Rp2,62 triliun atau 79,34 persen dari total pendapatan daerah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, Aim Nursalim Saleh menyebut, penerimaan pajak hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp5,50 triliun atau 5,84 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun. “Kontribusi terbesar masih berasal dari PPN dalam negeri, PPN impor, dan PPh badan. Hal ini menjadi indikator positif bagi aktivitas ekonomi di Banten,” katanya.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang melaporkan, penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten mencapai Rp975,48 miliar atau 5,64 persen dari target tahunan. Ia juga melaporkan neraca perdagangan Januari 2026 dengan nilai ekspor sebesar 1,62 miliar dolar AS dan impor sebesar 2,19 miliar dolar AS.
“Penerimaan berasal dari bea masuk, cukai, dan bea keluar. Bea masuk mengalami penurunan seiring melemahnya impor, sementara cukai menunjukkan peningkatan,” ujarnya.
Perwakilan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten, Muhammad Indra Kesuma menambahkan, realisasi PNBP dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara mencapai Rp4,54 miliar atau 4,86 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari lelang sebesar Rp4,42 miliar. “Realisasi ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memperkuat fondasi layanan publik pada awal 2026,” katanya.
Nilai Barang Milik Negara (BMN) terbesar berasal dari aset tanah senilai Rp61,44 triliun, disusul jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan. Hingga Januari 2026, DJKN juga menyalurkan hibah aset BMN senilai Rp157,70 miliar kepada pemerintah daerah di Provinsi Banten.