Karhutla Kalsel Capai 10 Ribu Hektare, DPRD Ajak Warga Kolaborasi

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga saat ini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Selatan. Kobaran api terus meluas hingga memicu kabut asap, mengganggu jarak pandang, serta memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Data BPBD Kalsel mencatat 2.175 kejadian karhutla terjadi hingga 29 Agustus 2026. Total luas lahan terdampak mencapai 10.635,26 hektare dengan sebaran 15.869 titik panas.

Anggota DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi ancaman karhutla. Imbauan tersebut ia sampaikan saat menemui massa aksi penyampaian aspirasi pada Jumat, 28 Agustus 2026.

"Kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk juga menjaga lingkungan mereka sendiri. Jangan sampai lingkungannya terdampak karhutla," ujarnya.

Gusti menyebut penanganan karhutla dan kabut asap tidak bisa tuntas hanya dalam satu hingga dua pekan. Kendati demikian, petugas dan relawan pemadaman terus bekerja keras melakukan penanganan di lapangan.

Menurut Politikus Partai Golkar tersebut, pemerintah daerah, swasta, hingga pemerintah pusat terus bersinergi menekan pemadaman api. Namun, luasnya area terdampak membuat kemunculan titik api baru terus berulang di lokasi berbeda.

"Dampaknya ini luas, yang terbakar sudah ribuan hektare. Selesai di satu titik, muncul lagi di wilayah lain, jadi ini dampaknya luar biasa," kata Gusti.

Gusti menambahkan bahwa penanganan di lapangan kini dihadapkan pada kendala minimnya ketersediaan air yang mengering akibat fenomena El Nino. Meski demikian, para petugas pemadaman tetap berupaya maksimal memadamkan api dengan segala keterbatasan.

"Di lapangan itu kondisi airnya bahkan sudah mulai kering. Bahkan para petugas terus melakukan pemadaman dengan segala upaya," ucapnya menambahkan.

Gusti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat langsung membantu penanganan bencana karhutla di lapangan. Kelompok mahasiswa turut dipersilakan bersurat resmi ke BPBD Kalsel sekaligus menyusun kajian evaluasi penanganan bencana.

DPRD Kalsel dipastikan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi karhutla. Teguran resmi akan dilayangkan apabila langkah penanganan di lapangan dinilai kurang maksimal.

"Kita DPRD Kalsel juga melakukan pengawasan itu serta dukungan juga kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan upaya-upaya penyelesaian tentu kita akan berikan teguran juga sebagai fungsi pengawasan," ucap Gusti.