Pemko dan Kejari Banjarmasin Komitmen Wujudkan Transparansi dan Akuntabel

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin. Yamin menerima audiensi sekaligus silaturahmi Kepala Kejari Banjarmasin, Muchsin beserta jajaran, Senin, 24 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan aparat penegak hukum. Khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Yamin mengapresiasi sinergi dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan Kejari Banjarmasin. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

“Kami mengapresiasi sinergi dan kerja sama yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Komunikasi dan koordinasi seperti ini sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarmasin,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, hubungan kelembagaan yang telah terbangun tidak boleh berhenti pada seremoni silaturahmi. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang sudah berjalan baik ini terus diperkuat. Dengan sinergi yang semakin solid, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa terlaksana secara optimal,” katanya.

Yamin juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, kata dia, harus menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan program pemerintah.

Silaturahmi dengan Kejari Banjarmasin tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemko Banjarmasin. Yaitu membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Yang paling utama adalah bagaimana setiap langkah pemerintah tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Kemudian dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.