RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pemadaman listrik bergilir di wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Puncaknya, massa dari Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin, Selasa, 28 Juli 2026.

Merespons aksi tersebut, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, menjelaskan adanya gangguan teknis pada sistem pembangkit regional. Masalah tersebut terjadi bersamaan di unit PLTU Asam-Asam, Tanjung Power Indonesia, hingga pembangkit di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah.

“Listrik kita ini sebenarnya terintegrasi mulai dari Kalteng, Kalsel, Kaltim, hingga Kaltara. Sehingga jika ada satu sisi saja yang terdampak akan berpengaruh terhadap seluruh sistem,” katanya kepada awak media.

Menurut Hendy, gangguan jaringan listrik ini akan berangsur pulih secara bertahap melalui tiga tahapan. Pembangkit di Tanjung dijadwalkan kembali beroperasi pada 30 Juli untuk memangkas durasi pemadaman dari semula 5 hingga 6 jam menjadi tiga jam.

Selanjutnya, pemulihan pembangkit di Kuala Kurun pada 5 Agustus mendatang akan membawa sistem kelistrikan masuk ke status siaga. Kendati demikian, pemadaman berkala masih berpotensi terjadi dengan durasi yang relatif jauh lebih singkat.

Penambahan kapasitas dari PLTU Asam-Asam ditargetkan tuntas pada 29 Agustus mendatang. Melalui rangkaian perbaikan tersebut, PLN memproyeksikan seluruh jaringan kelistrikan di Kalsel-Teng pulih total pada awal September.

Sementara itu, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Banjarmasin Akhyar Rifani mengungkapkan wilayah Kalsel-Teng saat ini mengalami defisit hingga 170 Megawatt. Khusus untuk area Kota Banjarmasin, defisit daya tercatat mencapai 30 Megawatt.

“InsyaAllah nanti awal September kondisi kelistrikan kita sudah pulih sepenuhnya. Tetapi mulai akhir Juli akan berangsur-angsur pulih,” katanya menjelaskan.

Terkait ketidaksesuaian jadwal pemadaman di lapangan, Akhyar mengakui hal itu menjadi bahan evaluasi PLN. Pihaknya berjanji akan menyampaikan penyesuaian informasi secara lebih masif kepada seluruh masyarakat.

Mengenai tuntutan skema kompensasi bagi warga terdampak, PLN memastikan mekanismenya tetap mengacu pada regulasi Kementerian ESDM. Pelanggan pascabayar akan menerima potongan biaya beban, sedangkan pelanggan prabayar akan mendapatkan tambahan kode token secara otomatis.

"Kompensasi ini untuk semua pelanggan. Selama memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Akhyar.

Sebelumnya, Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin melayangkan tujuh poin tuntutan resmi terkait kepastian pemulihan, keterbukaan data, serta kompensasi atas kerugian masyarakat. Mereka juga mendesak pihak manajemen untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui konferensi pers bersama pemangku kepentingan daerah.

Mereka memberikan batas waktu 2x24 jam kepada pihak PLN untuk merealisasikan seluruh poin tuntutan tersebut. Massa menegaskan siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak ditindak lanjuti.

"Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan datang kembali dengan mobilisasi massa yang lebih besar. Berikutnya kami juga mempertimbangkan membawa persoalan ini ke jalur hukum dengan pertimbangan segala kerugian yang ada," kata perwakilan aksi, Ahmad Sunir Ridha.