RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan implementasi Peraturan Mentri PANRB Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan publik. Jum’at, 24 Juli 2026

Forum konsultasi publik tahun ini mengusung tema Focus Group Discussion Optimalisasi Pengelolaan BMN Rusak Berat dan Pengelolaan Piutang Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Akuntabel. Dipilih untuk memperkuat sinergi antara KPKNL Banjarmasin dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola aset negara dan negara yang semakin efektif dan akuntabel.

FKP menjadi wadah dialog dan diskusi partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan pengguna layanan. Melalui komunikasi dua arah forum ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai masukan konstruktif agar meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat.

Kepala KPKNL Banjarmasin, Fatchur Berlianto, mengatakan FKP merupakan agenda yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, forum ini menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum ini kami maksud untuk menyaring aspirasi dari seluruh stakeholder, menerima masukan maupun kritik sebagai bahan perbaikan terhadap seluruh aspek layanan yang kami berikan. Adapun setiap masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bagian dari evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kami,” ujarnya.

Selain menyerap aspirasi, KPKNL Banjarmasin juga memanfaatkan forum ini untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pelayanan yang berintegritas. KPKNL berkomitmen menghadirkan layanan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui FKP ini, KPKNL Banjarmasin berharap tercipta hubungan yang semakin erat dengan para pengguna layanan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pengelolaan barang milik negara negara yang akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.