Terlalu Banyak SD Negeri, Puluhan Sekolah di Banjarmasin Terancam Digabung

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin mulai menyoroti fenomena minimnya jumlah murid baru di sekolah dasar (SD) negeri yang terus berulang setiap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kondisi tersebut kini mendorong wacana regrouping atau penggabungan sekolah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Saat ini, Kota Banjarmasin memiliki 208 SD negeri yang tersebar di lima kecamatan. Namun, sebagian besar sekolah tersebut setiap tahunnya mengalami kekurangan peserta didik baru sehingga dinilai tidak lagi ideal dengan kondisi demografi saat ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pembina SD Disdik Kota Banjarmasin, Faisal Rachman, mengatakan jumlah SD negeri di Banjarmasin sudah jauh melebihi kebutuhan. "Jumlah 208 SD itu terlalu banyak. Idealnya jumlah SD negeri di Banjarmasin berada di bawah 150 sekolah," ujar Faisal.

Menurutnya, minimnya jumlah siswa bukan semata-mata karena persaingan dengan sekolah swasta maupun madrasah. Penurunan jumlah anak usia sekolah di sejumlah wilayah juga menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak SD negeri kesulitan mendapatkan murid baru.

"Di sisi lain, jumlah sekolah yang terlalu banyak membuat sebaran peserta didik menjadi tidak merata. Persoalan ini terus berulang setiap tahun," katanya.

Karena itu, Disdik menilai regrouping menjadi solusi paling realistis untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sekolah negeri. "Dengan regrouping maka jumlah muridnya bertambah. Pengelolaan sekolah untuk mengejar berbagai program maupun perbaikan fasilitas juga bisa lebih cepat," ujar Faisal.

Ia menambahkan, jumlah peserta didik yang lebih besar juga akan memperbesar peluang sekolah memperoleh bantuan pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas yang selama ini turut mempertimbangkan jumlah siswa. Tak hanya persoalan murid, Disdik juga dihadapkan pada krisis tenaga pendidik, khususnya kepala sekolah, akibat banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun.

"Kalau tidak salah kekurangan kepala sekolah sekitar 30 orang karena banyak yang pensiun. Salah satu cara mengakumulasi berbagai persoalan itu adalah melalui regrouping supaya pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif dan nyaman," ucapnya.

Meski demikian, Faisal menegaskan regrouping tidak akan dilakukan secara serentak terhadap seluruh SD negeri di Banjarmasin. Proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah.

Pada tahap awal, Disdik menargetkan sekitar lima hingga sepuluh sekolah menjadi prioritas penataan. Ia juga meluruskan bahwa regrouping tidak selalu berarti dua sekolah harus dilebur ke dalam satu lokasi.

"Tidak mungkin 208 sekolah langsung diregrouping menjadi sekitar 150. Regrouping bisa saja tetap dua sekolah berada di lokasi masing-masing, tetapi berada dalam satu kelembagaan sehingga pengelolaannya lebih efisien," ucap Faisal.