RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 terus diperkuat Ombudsman RI Kalimantan Selatan sebagai upaya memastikan proses penerimaan berjalan transparan dan akuntabel di berbagai satuan pendidikan. Ombudsman juga memberikan sejumlah masukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPMB pada tahun tahun mendatang. Sabtu, 11 Juli 2026.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah transparansi dalam penyampaian seleksi. Menurutnya, keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses penerimaan peserta didik.
Hadi mengusulkan agar setiap satuan pendidikan mencantumkan jalur penerimaan bagi setiap peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui apakah calon peserta didik melalui jalur domisili,afirmasi, mutasi atau prestasi.
“Ke depan kami mendorong penyelenggara SPMB untuk meningkatkan aspek transparansi. Salah satunya dengan mencantumkan jalur penerimaan setiap peserta didik pada saat pengumuman hasil seleksi,” ujarnya.
Ombudsman juga mengingatkan agar mekanisme daftar ulang tidak menjadi beban bagi peserta didik maupun orang tua. Terutama terkait pembayaran seragam dan perlengkapan sekolah yang harus dikelola secara proporsional serta tidak mengarah para praktik pungutan.
“Kebutuhan perlengkapan sekolah sebaiknya disampaikan secara rinci sehingga orang tua dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Status peserta didik yang telah diterima tidak boleh dibatalkan hanya karena belum menebus seragam atau atribut sekolah,” ucapnya.
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyatakan hingga saat ini belum menemukan praktik tersebut dalam SPMB Tahun ini. Dalam hal ini, pihaknya terus mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar menjaga integritas pelayanan dan memastiaknsetiap kebijakan tidak mebebani.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....