Ombudsman Soroti Tiga Aspek Layanan Kelistrikan

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik menyusul pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah di Kalsel. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyebut terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian berdasarkan keluhan masyarakat yang diterima Ombudsman. Sabtu, 11 Juli 2026

“Aspek pertama berkaitan dengan dugaan pengabaian kewajiban penyelenggara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara layanan, termasuk PT PLN, berkewajiban memberikan pelayanan yang memenuhi standar kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam layanan kelistrikan masyarakat mengharapkan pasokan listrik yang tersedia secara berkelanjutan selama 24 jam. Karena itu, pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilai belum memenuhi harapan masyarakat pada pelayanan dasar tersebut.

“Aspek kedua yang menjadi perhatian kami adalah tata kelola informasi dan komunikasi publik. PLN telah menyampaikan jadwal pemadaman, namun masyarakat masih banyak mengeluhkan ketidaksesuaian jadwal yang diumumkan,” ucapnya.

Menurutnya, sejumlah masyarakat melaporkan jadwal pemadaman sering berubah tanpa informasi uang memadai. Bahkan pemadaman yang dijadwalkan berlangsung empat jam di beberapa lokasi dilaporkan berlangsung hingga lima dan enam jam dan terjadi hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.

“Aspek ketiga berkaitan dengan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui layanan PLN Mobile. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai penyebab gangguan serta kepastian sampai kapan kondisi tersebut akan berlangsung,” katanya.

Ombudsman berharap PLN dapat meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperbaiki sistem penanganan pengaduan. selain itu, juga memberikan penjelasan yang lebih komprensif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan.