Ombudsman Kalsel Konsisten Dorong Literasi lewat Penerbitan Buku

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang terus mendorong budaya literasi melalui penerbitan buku yang memuat pengalaman dan gagasan terkait pengawasan pelayanan publik. Sepanjang periode 2021 sampai 2025, Ombudsman Kalsel menerbitkan sekitar 10 buku dengan beragam tema dan bentuk. Jum’at 4 September 2026.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan penerbitan buku ini tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Ombudsman Kalsel dalam mendokumentasikan pengetahuan dan pengalaman terkait pengawasan pelayanan publik.

“Sekitar 10 buku yang diterbitkan selama periode tersebut, enam di antaranya merupakan buku reguler. Buku reguler berisi tulisan yang berasal dari insan Ombudsman RI, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengawasan pelayanan publik,” ujarnya.

Selain buku reguler, Ombudsman Kalsel menerbitkan buku kompilasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tulisan dalam buku kompilasi berasal dari instansi pemerintah, lembaga, media dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kerja kerja pengawasan ombudsman.

“Kompilasi ini artinya tulisan yang tidak cuma dari insan Ombudsman RI, tetapi juga dari berbagai pihak, multistakeholders yang terkait dengan kerja-kerja pengawasan Ombudsman. Keterlibatan berbagai pihak memperkaya perspektif dalam melihat persoalan pelayanan publik dan pengawasannya,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain enam buku reguler dan tiga buku kompilasi, juga satu buku saku inspiratif yang turut diterbitkan dalam periode tersebut. Dalam hal ini, total terdapat kurang lebih 10 buku yang berhasil diterbitkan ombudsman Kalsel selama lima tahun terakhir.

Melalui penguatan budaya literasi, Ombudsman diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memperluas pemahaman mengenai pengawasan pelayanan publik. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan transparan.