RRI.CO.ID, Martapura - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Integrated Area Development (IAD) atau Area Pembangunan Terpadu berbasis Perhutanan Sosial. Forum tersebut berlangsung di Aula Kantor Bapperida Martapura, Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), peserta FGD, serta para undangan lainnya. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kawasan berbasis perhutanan sosial.

Sekda Yudi Andrea mengatakan Kabupaten Banjar memiliki sumber daya alam yang besar, termasuk kawasan hutan dan wilayah pedesaan yang memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Potensi tersebut perlu dikelola secara seimbang agar mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Yudi menyebut salah satu pendekatan yang didorong Pemerintah Kabupaten Banjar adalah melalui konsep Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia menjelaskan, melalui pendekatan tersebut, perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang ekonomi masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi lokal secara lebih terarah dan berkelanjutan.

“Melalui pendekatan ini, perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kawasan hutan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan kapasitas kelompok, pengolahan hasil serta perluasan akses pasar,” katanya.

FGD ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial. Hasil diskusi tersebut juga diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan langkah strategis untuk mempercepat implementasi program IAD berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Banjar.