RRI.CO.ID, Banjarmasin - Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax membuat sebagian pengendara kini mulai beralih menggunakan Pertalite. Di tengah fenomena tersebut, pakar ekonomi mengingatkan pentingnya menjaga pengawasan distribusi agar pasokan bahan bakar di lapangan tetap aman.

Lonjakan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax ini menimbulkan dinamika baru di tengah lapisan masyarakat. Khusus di Kalimantan Selatan, harga Pertamax yang kini menyentuh angka Rp17.000 per liter memicu kekhawatiran akan terjadinya migrasi konsumen ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Fenomena pergerseran konsumsi tersebut turut mendapat sorotan dari pakar ekonomi, Profesor Muhammad Handry Imansyah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini menilai selisih harga yang tinggi rentan memicu reaksi dari konsumen.

"Kalau harga Pertamax cukup tinggi seperti ini, maka akan ada pengguna yang memilih untuk beralih ke Pertalite. Tentu potensi terjadinya kelangkaan itu ada," ujarnya kepada RRI.

Lebih lanjut, Profesor Handry menekankan bahwa sistem penyaluran BBM bersubsidi memiliki batasan volume yang ketat. Jika lonjakan migrasi konsumen ini dibiarkan tanpa pengawasan, regulasi pembatasan otomatis akan diberlakukan demi mengamankan ketersediaan stok energi.

"Karena Pertalite ini kan dikuota subsidinya. Jadi kalau subsidinya sudah mencapai ambang batas, maka pasti akan ditahan," katanya menjelaskan.

Kekhawatiran tersebut selaras dengan realita yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Salah seorang warga, Subhan, mengaku terpaksa mengubah pola konsumsi BBM demi menyiasati biaya operasional hariannya.

"Biayanya jadi terlalu besar. Makanya lebih memilih mengantre lama saja mengisi Pertalite," ujarnya.

Subhan yang harus keluar daerah setiap harinya ini mengaku berat jika harus bertahan dengan harga Pertamax saat ini. Jatah biaya operasional yang diterimanya sudah tidak lagi mencukupi untuk membeli BBM nonsubsidi tersebut.

"Kalau dipaksakan tetap pakai Pertamax, pengeluaran bisa lebih dari Rp100.000. Sedangkan dari kantor cuma dapat jatah uang jalan Rp50.000," katanya menambahkan.

Kebijakan penyesuaian harga Pertamax ini sendiri diketahui sudah resmi diberlakukan sejak Rabu, 10 Juni 2026 lalu. Pihak Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan formula harga yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia.