RRI.CO.ID, Banjarbaru - Ratusan sopir truk menggelar aksi di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu 13 Mei 2026. Mereka memprotes kelangkaan solar subsidi yang dalam beberapa pekan terakhir sulit didapat di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan menyuarakan dugaan adanya praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi. Mereka menduga solar subsidi dialihkan ke perusahaan tambang sehingga pasokan untuk sopir angkutan logistik semakin sulit diperoleh.

Para sopir menilai kondisi ini sangat merugikan pengemudi angkutan barang yang bergantung pada solar subsidi untuk operasional sehari-hari. Biaya perjalanan meningkat karena sebagian sopir terpaksa membeli BBM non subsidi dengan harga lebih mahal.

Salah satu tokoh masyarakat mewakili sopir, Babeh Aldo, menyebut hilangnya solar subsidi di pasaran diduga akibat permainan mafia BBM. Menurutnya, praktik itu memanfaatkan selisih harga antara solar subsidi dan non subsidi untuk meraup keuntungan.

“Tolong Pak tindak tegas para mafia itu. Kasihan para sopir,” ujarnya saat berorasi. Ia meminta aparat segera melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi di lapangan.

Massa juga menyoroti dugaan adanya oknum yang membekingi praktik penimbunan BBM subsidi di sejumlah wilayah. Mereka meminta aparat kepolisian segera menindak tegas gudang-gudang penimbunan yang selama ini dilaporkan masyarakat.

“Kami tau Pak, di Banjarbaru ini ada beberapa gudang penimbunan BBM solar. Segera dibongkar pak, kami tunggu tindak tegasnya,” lanjutnya. Pernyataan itu disambut sorakan massa aksi yang mendesak penanganan cepat dari aparat penegak hukum.

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, menemui massa aksi di depan kantor gubernur. Ia berjanji pemerintah daerah akan segera mengambil langkah penanganan agar distribusi solar kembali normal.

“Kami akan segera mengambil langkah konkret agar persoalan kelangkaan solar ini bisa ditangani dan tidak terus berulang,” kata Syarifuddin. Pemerintah daerah juga disebut akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Massa aksi memberikan tenggat waktu selama satu pekan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuktikan keseriusan mereka. Para sopir berharap distribusi solar subsidi bisa kembali lancar sehingga aktivitas angkutan logistik tidak terganggu.