RRI.CO.ID, Banjarmasin - Isu ketahanan pangan di Kabupaten Tapin menjadi perhatian serius karena mayoritas desa bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghasilan utama. Setiap gangguan pada produksi maupun distribusi pangan berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga masyarakat desa.

Permasalahan ketahanan pangan kini tidak lagi sekadar berkaitan dengan produksi, tetapi telah bergeser menjadi persoalan tata kelola. Alih fungsi lahan, distribusi yang belum efisien, serta pengelolaan air yang belum optimal menjadi tantangan utama di tingkat desa.

Kondisi ini menarik salah seorang mahasiswa Unit Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Ramadhani, yang juga analis pengembangan ekonomi pedesaan mengungkapkan ketertarikannya pada isu ini berangkat dari peran strategis desa sebagai garda terdepan sistem pangan.

“Menurut saya desa adalah garda terdepan sistem pangan. Namun, desa sering kali hanya menjadi objek kebijakan yang top-down dan kurang mempertimbangkan konteks lokal,” ujarnya.

Menurutnya, penelitian ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk mengungkap akar persoalan yang tidak hanya terletak pada produksi. “Masalah utamanya ada pada tata kelola kebijakan yang masih monosentris dan belum responsif terhadap dinamika lokal,” katanya.

Kabupaten Tapin dipilih sebagai lokasi penelitian karena seluruh desa telah menjalankan program ketahanan pangan melalui BUMDes. Selain itu, daerah ini memiliki basis ekonomi pertanian yang kuat namun juga menghadapi tekanan alih fungsi lahan dan tantangan distribusi pangan.

Permasalahan paling menonjol di tingkat desa adalah dominasi pendekatan top-down dalam perumusan kebijakan. Hal ini menyebabkan program sering tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta membuat BUMDes pangan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem yang lebih luas.

Melalui penelitian ini, diharapkan lahir model tata kelola yang lebih adaptif dan inklusif berbasis kolaborasi antar-aktor. Hasilnya juga diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan.