RRI.CO.ID, Balangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna mengevaluasi lima layanan prioritas, Selasa, 21 April 2026. Langkah ini untuk memastikan proses perizinan dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Lima layanan utama yang dibedah dalam forum ini meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin praktik tenaga kesehatan, hingga persetujuan bangunan dan lingkungan. Evaluasi ini sebagai komitmen untuk terus memangkas birokrasi yang dianggap masih menghambat arus investasi dan pelayanan publik.

Kepala DPMPTSP Balangan, Akhriani, menjelaskan forum tersebut sengaja dibuka sebagai ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian objektif. Menurutnya, kritik dan saran langsung dari warga akan menjadi bahan evaluasi utama dalam menyempurnakan sistem pelayanan perizinan ke depannya.

"Sejauh mana layanan kami sudah maksimal atau masih ada kekurangan, itulah feedback yang akan kami tindak lanjuti. Sehingga lima jenis layanan tadi ke depannya lebih baik, mudah, dan cepat," ujarnya, Selasa, 21 April 2026.

Senada dengan hal tersebut, Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, menekankan pentingnya pelibatan berbagai elemen seperti akademisi, media, hingga LSM dalam forum ini. Menrutnya, sinergi lintas sektor tersebut merupakan pilar penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik.

"Salah satu motivasinya itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui FKP yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini karena merekalah sebenarnya pilar-pilar yang menyambungkan aspirasi masyarakat," kata Ernawati.

Upaya perbaikan layanan ini juga menjadi bagian dari persiapan DPMPTSP Balangan dalam mengejar predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026. Target tersebut diharapkan dapat memacu motivasi seluruh jajaran instansi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dengan adanya evaluasi berkala ini, Pemerintah Kabupaten Balangan optimistis mampu mempertahankan kategori pelayanan prima sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Aspirasi yang diserap dalam forum ini akan segera dipetakan untuk menjadi dasar pembenahan teknis di loket-loket pelayanan terpadu.