RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan kembali dilakukan terhadap ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), di Aula Kayuh Baimbai, Kamis, 16 April 2026. Agenda tersebut mencakup pengukuhan akibat perubahan nomenklatur, pelantikan pejabat administrator dan pengawas, pengangkatan pejabat fungsional, hingga pengesahan CPNS menjadi PNS.

“Hari ini ada dua agenda besar, pengukuhan dan pelantikan. Penyesuaian nomenklatur BKD menjadi BKPSDM serta perubahan struktur di Kominfo dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Totok Agus Daryanto.

Penataan ini membuka peluang besar bagi penyegaran organisasi dan distribusi kinerja yang lebih merata. Namun, tantangan tetap ada, terutama masih adanya jabatan strategis yang kosong dan menunggu proses pengisian.

“Pemerintah kota menyiapkan percepatan pengisian jabatan. Arahan wali kota jelas, begitu rekomendasi turun, kita langsung lanjutkan untuk pemerataan jabatan,” ujar Totok.

Sejumlah nama pejabat yang dilantik dan dikukuhkan di antaranya Totok Agus Daryanto yang kini menjabat Kepala BKPSDM, Hendra sebagai Sekretaris Satpol PP, Yul Poliatma Rachmanu pada bidang penanaman modal, serta Ariffian Noor Subhani di Dinas Pendidikan. Selain itu, terdapat pula Nurwati di Dinas Sosial, Syapiq Huwaida di Badan Kesbangpol, dan Khairina Rahmi di Dinas PUPR.

Di lingkungan Satpol PP, Hairudin dipercaya mengisi posisi strategis, sementara di BKPSDM terdapat Rahmasari, Ellis Surialda, dan Untung Eko Laksono yang memperkuat pengelolaan kepegawaian. Sektor pengembangan SDM juga diisi oleh Muhamad Yusri Zani, sedangkan di Diskominfo terjadi penyesuaian jabatan yang melibatkan Nurbaiti, Ibnul Qayyim Islamy, dan Satria Yudha Lesmana.

Wali Kota Banjarmasin menekankan, pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum perubahan nyata dalam pelayanan publik. “Tinggalkan pola lama yang tidak produktif. Birokrasi harus lebih cepat, lebih responsif, dan lebih dekat dengan masyarakat,” kata Yamin.

Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan adalah komitmen moral yang harus diwujudkan dalam kerja nyata. Dalam kondisi saat ini, kekuatan birokrasi terletak pada kemampuan beradaptasi, namun masih dibayangi pola kerja lama yang berpotensi menghambat kinerja.