RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin menyuarakan kritik terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Kritikan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Lukman Fadlun saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI, di Gedung Kantor Pusat Politeknik Negeri Banjarmasin.

Dalam forum strategis yang juga membahas Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) itu, Lukman Fadlun mewakili Wali Kota H. M. Yamin HR. Ia menyampaikan bahwa sistem penerimaan mahasiswa harus benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan kepada Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan jajaran pemerintah pusat.

“Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan kualitas sumber daya manusia ke depan. Oleh karena itu, SPMB harus mampu menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Namun, ia tidak menampik masih adanya persoalan krusial, terutama pada jalur mandiri yang dinilai kerap memicu polemik di tengah masyarakat. “Jalur mandiri ini seringkali menimbulkan persepsi ketidakadilan, khususnya dari sisi pembiayaan. Ini yang harus menjadi perhatian serius karena bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik,” ujar Lukman blak-blakan.

Tak hanya itu, Pemko Banjarmasin juga menyoroti kebijakan SSBOPT yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil daerah. Menurutnya, pendekatan yang terlalu seragam justru berpotensi mengabaikan kebutuhan spesifik perguruan tinggi di daerah.

“Kami memandang perlu adanya penyesuaian kebijakan yang lebih kontekstual. Mempertimbangkan karakteristik wilayah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta kebutuhan nyata perguruan tinggi di daerah,” ujarnya, menambahkan.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Pemerintah Kota Banjarmasin tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan DPR RI dalam mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan pendidikan tinggi.Kunjungan kerja ini pun menjadi momentum penting untuk menyatukan perspektif antara pusat dan daerah, sekaligus membuka ruang perbaikan sistem pendidikan tinggi agar lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.