Pemprov Kalsel Akui Penyaluran CSR Perusahaan Belum Merata

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengakui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan di daerah tersebut belum merata. Selama ini, bantuan perusahaan dinilai lebih banyak dinikmati masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan atau ring 1 dan ring 2.

Saat ditemui di Gedung DPRD Kalsel, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pola penyaluran CSR selama ini umumnya dilakukan melalui kesepakatan langsung antara perusahaan dan masyarakat sekitar lokasi usaha.

Akibatnya, wilayah lain yang juga membutuhkan dukungan pembangunan belum banyak mendapatkan manfaat dari program tersebut. “Selama ini pemanfaatan CSR memang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang berada di ring 1 dan ring 2 perusahaan,” ujarnya usai rapat bersama Pansus II DPRD Kalsel, Rabu 4 Maret 2026.

Ia menambahkan pemerintah provinsi ingin agar manfaat program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah. Oleh sebab itu, Pemprov Kalsel tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan CSR secara lebih terarah yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Selain regulasi, pemerintah daerah juga menyiapkan sistem pengelolaan CSR berbasis aplikasi digital bernama e-Optima TJSLP. Aplikasi tersebut akan memuat berbagai kebutuhan pembangunan daerah sekaligus menjadi platform pelaporan kegiatan CSR perusahaan.

Ia menambahkan, program CSR dapat diarahkan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, penanganan stunting hingga kegiatan sosial masyarakat. Pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali forum pengawasan CSR agar pemanfaatannya lebih transparan dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.