RRI.CO.ID, Banjarmasin - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Sorotan tersebut mencakup kualitas makanan, kesesuaian dengan selera anak, hingga pengawasan pengelola dapur.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada besaran anggaran, melainkan pada kebermanfaatan makanan bagi siswa. Menurutnya, program akan sia-sia jika makanan yang disediakan tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Penerima manfaat tidak optimal, nilai paket hampir Rp10.000 per anak, tetapi manfaatnya belum maksimal,” ujarnya, Rabu 25 Februari 2026. “Di beberapa sekolah, makanan tidak dimakan oleh siswa, akhirnya diambil atau dihabiskan oleh pengelola sekolah atau dapur.”
Gusti menilai kondisi tersebut menunjukkan program belum tepat sasaran meski anggaran telah tersedia. Ia menyebut masalah utama bukan harga, melainkan rasa dan tampilan makanan yang sangat memengaruhi minat anak, terutama di tingkat sekolah dasar.
Menurutnya, tujuan peningkatan gizi tidak akan tercapai jika anak enggan menyantap makanan yang diberikan. “Gizi bisa dihitung secara angka, tetapi selera anak harus diperhatikan secara nyata di lapangan,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa standar gizi secara konsep memang telah disusun dengan perhitungan kalori dan kebutuhan nutrisi. Namun dalam praktiknya, implementasi di dapur kerap tidak sesuai standar, kurang menarik, dan tidak praktis untuk anak-anak.
Sebagai solusi, Gusti mengusulkan pendekatan menu yang lebih sederhana dan disukai anak. Ia program amanat Presiden ini tujuannya mulia, sehingga pengawasan dapur dan evaluasi rutin harus diperketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan generasi mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....