RRI.CO.ID, Banjarmasin - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Jumat 27 Februari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan terkait usulan perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara.

Rombongan dipimpin Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukna Alamsyah bersama para anggota. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memaksimalkan peran Bapemperda dalam penyusunan rancangan peraturan dewan yang akan dibahas melalui Panitia Khusus bulan depan.

Usai pertemuan, H. Gusti Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya memandang DPRD DKI Jakarta memiliki pengalaman yang dapat dijadikan referensi. “Karena kita pandang DKI kan jumlah keanggotannya cukup besar, kemudian konfliknya juga besar tapi mereka bisa berjalan secara kolektif kolegial gitu,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi alasan utama memilih DPRD DKI Jakarta sebagai tujuan studi komparasi. “Nah, oleh karenanya DKI menjadi tujuan untuk kita mendapatkan masukan-masukan dalam rangka pelaksanaan pansus yang akan datang pada bulan depan,” ucapnya.

Menurut politisi senior dari Partai Golkar itu, perubahan tata tertib merupakan kebutuhan internal lembaga legislatif yang harus disusun secara hati-hati. Penyusunan aturan tersebut juga harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Tatib ini kan kebutuhan untuk internal DPRD, sehingga Tatib ini juga jangan sampai bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan di atasnya, khususnya peraturan pemerintah,” ujarnya.

“Makanya penting adanya harmonisasi agar aturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum," katanya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Selain itu, Bapemperda juga berkomitmen agar perubahan tata tertib tidak membuka peluang pemborosan anggaran. “Kemudian juga Tatib ini jangan juga memberikan peluang-peluang yang sifatnya melakukan langkah-langkah pemborosan terhadap anggaran di DPRD,” ujarnya.