RRI.CO.ID, Banjarbaru - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembangunan Jalan Lintas Tengah. Jalan ini akan menghubungkan kawasan strategis dari Jalan Mali-Mali hingga Sirkuit Balipat, Rantau, Kabupaten Tapin.

Proyek sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini digadang-gadang menjadi tulang punggung konektivitas baru di wilayah tengah Kalimantan Selatan. Pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, dalam memperkuat akses transportasi lintas kabupaten.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robby Cahyadi, menyampaikan bahwa tahapan persiapan pengadaan tanah telah dirampungkan. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) kini sudah selesai dan menjadi dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Menurut Robby, proses pengadaan tanah direncanakan mulai berjalan pada 2026 dengan melibatkan tim pelaksana serta appraisal untuk penilaian lahan. Berdasarkan hitungan awal konsultan, kebutuhan anggaran pengadaan tanah diperkirakan mencapai sekitar Rp75 miliar.

“Kita sudah melaksanakan proses persiapan pengadaan tanah. Dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan dari dokumen DPPT ini kita bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya bersama rekan-rekan BPN serta pemerintah kabupaten/kota terkait,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat 20 Februari 2026.

“Pada tahap pelaksanaan saat ini, akses difokuskan dari Mali-Mali, Kabupaten Banjar hingga jalan Sirkuit Balipat, Rantau, Kabupaten Tapin. Untuk outlet atau akses keluar, direncanakan berada di sekitar kawasan sirkuit di wilayah tersebut,” katanya.

Secara teknis, jalan ini dirancang memiliki lebar right of way (ROW) 40 meter. Pada tahap awal, pembangunan difokuskan menghubungkan kawasan Mali-Mali, Kabupaten Banjar, hingga akses Sirkuit Balipat di Rantau, Kabupaten Tapin. Titik outlet direncanakan berada di sekitar kawasan sirkuit.

Jalan Lintas Tengah juga diproyeksikan menjadi bagian dari jaringan Jalan Lintas Pulau Kalimantan, sehingga kehadirannya diharapkan mampu mempercepat distribusi logistik, memangkas waktu tempuh, dan membuka simpul pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di kawasan Banua Anam.

Pemerintah Provinsi menargetkan proyek strategis ini rampung pada 2028, menyesuaikan dengan progres di lapangan dan dinamika pembebasan lahan. Dengan infrastruktur yang terintegrasi, konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan diharapkan semakin kuat dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah.