RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting (HLM) evaluasi pelaksanaan anggaran, digital treasury, penguatan island of integrity, dan stakeholder’s day. Kegiatan berlangsung di ruang Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 12 Februari 2026.

Agenda ini turut dihadiri para pimpinan Kementerian/Lembaga dan satuan kerja di wilayah Kalimantan Selatan. Mengusung tema “Sinergi Pelaksanaan Anggaran: Mendukung Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera”, forum ini menjadi wadah dialog tingkat pimpinan.

Pembahasan difokuskan pada kinerja pelaksanaan anggaran, arah kebijakan tahun 2026, serta penguatan implementasi Digital Treasury di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, memberikan apresiasi terhadap kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. Ia menegaskan, capaian realisasi anggaran tahun ini diharapkan bisa melampaui 90 persen.

“Saya berharap tahun ini mampu mempertahankan realisasi anggaran paling tidak di atas 90 persen,” ujarnya. Catur juga menyampaikan bahwa target indikator kinerja pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan target nasional.

Pada tahun 2025, realisasi anggaran Kalsel berada di angka 95,45 persen atau masih di bawah capaian nasional sebesar 96,67 persen. “Meskipun kita mendapat predikat sangat baik, tapi belum optimal, sehingga perlu meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran ini di tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Adib Adli, menambahkan kegiatan turut diisi dengan pemberian Treasury Awards kepada satuan kerja berkinerja terbaik tahun 2025/2026. Penghargaan tersebut mencakup aspek pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, serta pelaporan keuangan.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada mitra-mitra kami yang telah mensupport proses pelaksanaan anggaran ini,” ucapnya. “Kalau kita bicara soal APBN dan belanja negara, itu nanti tercermin dari bagaimana proses realisasi dari kementerian lembaga dalam mengeksekusi anggarannya.”

Selain itu, penguatan Island of Integrity atau Wilayah Integritas juga menjadi fokus penting melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh para Kuasa Pengguna Anggaran. Diharapkan melalui sinergi dan komitmen bersama, pelaksanaan anggaran tahun 2026 di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berintegritas demi mendukung pembangunan yang tangguh dan sejahtera.