RRI.CO.ID, Banjarmasin : Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengatakan pengendalian banjir di kawasan Banua Anam tidak boleh berhenti pada rapat seremonial semata. Hal tersebut ditegaskannya saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam di Aula Idham Khalid, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu 11 Februari 2026.

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bappeda Kalsel ini menjadi langkah strategis percepatan penanganan banjir di enam kabupaten Banua Anam. Wilayah itu yakni Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, yang berada dalam satu sistem hidrologi Wilayah Sungai (WS) Barito.

Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menekankan pentingnya sinergi lintas kabupaten dan lintas sektor agar penanganan banjir dilakukan secara terpadu dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai ini hanya menjadi ceremonial. Harus ada aksi yang dilakukan. Banjir ini persoalan serius dan tidak bisa ditangani sendiri-sendiri,” kata H. Muhidin, didampingi Bupati HSU H. Sahrujani dan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti.

Sebagai langkah awal, Gubernur menyebut pembangunan sodetan atau saluran air buatan menjadi prioritas bersama. Sodetan dirancang untuk mengalihkan sebagian debit air sungai saat volume meningkat, mengurangi beban aliran utama, serta menekan potensi banjir di kawasan padat penduduk..

“Kolaborasi provinsi dan kabupaten Banua Anam kita fokuskan pada pembuatan sodetan. Ini akan kita anggarkan pada APBD Perubahan tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Hulu Suingai Utara H. Sahrujani menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Gubernur Kalsel yang dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah provinsi terhadap daerah terdampak banjir.

“Ini bukti Pemprov benar-benar hadir. Banjir sudah menjadi momok luar biasa bagi kami, dan rakor ini memberi harapan adanya solusi konkret,” kata Sahrujani.

Rakor yang dihadiri seluruh kepala daerah dari enam kabupaten Banua Anam tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam. Kesepakatan ini memuat komitmen pelaksanaan program pengendalian banjir secara terkoordinasi lintas wilayah administrasi guna meminimalisir dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, rakor diisi dengan pemaparan Rencana Aksi Pengendalian Banjir WS Barito oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III serta konsep pengendalian banjir Banua Anam berbasis desain perencanaan dari Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan arah kebijakan pengendalian banjir yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi regional demi melindungi masyarakat serta mendukung pembangunan kawasan Banua Anam.