RRI.CO.ID, Banjarmasin — Pola lama pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang pasif dinilai tak lagi relevan dengan dinamika masyarakat perkotaan. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menggeser pendekatan dengan membawa layanan langsung ke ruang publik, agar akses kesehatan reproduksi tak terhambat jarak, waktu, maupun stigma.

Langkah ini menjadi penanda keseriusan pemerintah menjawab kebutuhan keluarga, terutama kelompok rentan yang selama ini sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Pendekatan tersebut terlihat saat Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, meninjau langsung pelayanan KB di Taman Terbuka Hijau RPTRA Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Selasa, 10 Februari 2026.

Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, sebagai bentuk sinergi lintas level pemerintahan dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan reproduksi. Menurutnya, keterbatasan waktu, jarak, dan antrean kerap menjadi penghalang utama warga mengikuti program KB, meski kebutuhan dan kesadaran sudah ada.

“Pelayanan KB tidak boleh menunggu warga datang. Pemerintah harus hadir lebih dekat, memastikan setiap keluarga mendapat akses, informasi, dan pendampingan yang layak,” kata Neli. 

“Ini kita lakukan sebagai bentuk sinergi lintas level pemerintahan dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan reproduksi," katanya.

Melalui layanan jemput bola di ruang publik, warga dapat mengakses berbagai metode kontrasepsi seperti pil, suntik, implan, IUD, kondom, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis. Model ini dinilai efektif karena memanfaatkan kekuatan kolaborasi antara pemerintah kota, kader, dan BKKBN, sekaligus menjawab kelemahan sistem layanan konvensional yang kerap kurang fleksibel bagi masyarakat perkotaan dengan mobilitas tinggi.

Namun demikian, minimnya literasi kesehatan reproduksi dan anggapan bahwa KB adalah isu privat berpotensi menghambat partisipasi warga. Di sisi lain, tingginya aktivitas masyarakat di ruang terbuka justru membuka peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan edukasi langsung, persuasif, dan berkelanjutan.

“Di sini warga bisa bertanya, berdiskusi, dan memilih metode sesuai kondisi kesehatannya tanpa rasa sungkan,” ujar Neli. 

“Memang kita akui minimnya literasi kesehatan reproduksi dan anggapan bahwa KB adalah isu privat berpotensi menghambat partisipasi warga." ucapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, TP PKK bersama BKKBN akan memperluas layanan serupa ke kecamatan lain, memperkuat edukasi berbasis komunitas. Disamping itu meningkatkan kapasitas kader agar mampu menjadi ujung tombak informasi yang akurat.

“Ini bukan semata soal kontrasepsi, tetapi tentang kesiapan keluarga fisik, mental, dan ekonomi yang akan menentukan kualitas generasi Banjarmasin ke depan,” ujar Neli. 

“Hal ini juga meningkatkan kapasitas kader agar mampu menjadi ujung tombak informasi yang akurat," katanya”.