RRI.CO.ID, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan kelanjutan pembangunan Rumah Jabatan Gubernur. Hal ini sebagai salah satu program prioritas bidang Cipta Karya pada tahun anggaran 2026.

Kelanjutan pembangunan rumah jabatan tersebut telah masuk dalam paket SK Strategis Kalimantan Selatan dan dirancang menggunakan skema multi years selama dua tahun anggaran. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha menjelaskan, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp120 miliar.

“Untuk rumah jabatan gubernur, pagu anggarannya Rp120 miliar dengan skema dua tahun. Tahun 2026 dialokasikan Rp50 miliar,” ujar Ryan, Selasa 10 Februari 2026.

Ryan menyampaikan, pada tahun 2026 pekerjaan difokuskan pada penyelesaian struktur bangunan. Sementara pekerjaan lanjutan akan dilakukan pada tahun berikutnya, meliputi aspek arsitektural serta mekanikal dan elektrikal (ME). “Kalau tahun ini fokus struktur bangunan. Insya Allah sekitar setengah pekerjaan bisa selesai, lalu tahun depan dilanjutkan arsitektural dan ME,” katanya.

Ia menambahkan, desain rumah jabatan gubernur telah melalui tahap review pada tahun 2025. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahapan persiapan tender manajemen konstruksi yang sudah ditayangkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Manajemen konstruksi sudah tayang. Saat ini kami sedang melakukan persiapan review HPS bersama Inspektorat. Minggu ini berkas masuk dan kita menunggu hasil review,” katanya.

Dinas PUPR Kalsel berharap seluruh tahapan pembangunan rumah jabatan gubernur dapat berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas bangunan yang telah ditetapkan.