RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan tahun 2026 di Aula Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kamis, 5 Februari 2026. Forum ini menjadi panggung penentuan arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran yang kian terasa.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, yang mewakili Wali Kota H. M. Yamin HR dan Turut hadir Camat Banjarmasin Selatan Firdaus, unsur Forkopimda, para lurah, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta jajaran SKPD terkait. Dalam arahannya, Ananda menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

“Melalui Musrenbang inilah kita memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi lahir dari proses partisipatif, transparan, dan akuntabel,” kata Ananda. 

“Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus mampu menjawab tantangan pembangunan di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Karena itu, setiap usulan yang diajukan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan kebijakan pembangunan kota.

“Kita tidak lagi membutuhkan daftar usulan yang panjang, tetapi usulan yang tepat sasaran, terukur, dan berorientasi hasil,” ujarnya lugas. 

“Setiap usulan yang diajukan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan kebijakan pembangunan kota: ucapnya.

Menurut Ananda, Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan kawasan permukiman. Kondisi tersebut menuntut perhatian serius pemerintah dalam peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, penataan lingkungan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Perbedaan pandangan itu wajar, namun tujuan kita tetap satu, yaitu membangun Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera. Seluruh hasil Musrenbang akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD 2027,” ucapnya. 

“Dengan kerja sama dan komitmen bersama, saya yakin perencanaan yang kita susun hari ini akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Kota Banjarmasin di masa mendatang." katanya.

Sementara itu, Camat Banjarmasin Selatan Firdaus mengungkapkan bahwa mayoritas usulan pembangunan dari wilayahnya masih didominasi sektor infrastruktur. Hal ini tak lepas dari luas wilayah Banjarmasin Selatan yang hampir mencapai 40 persen dari total luas Kota Banjarmasin.

“Kalau porsinya sama, tentu di wilayah yang lebih luas hasilnya akan terlihat lebih tipis,” kata Firdau. “Makanya Bansel ini terlihat lambat pembangunannya karena kecamatan kita paling luas dibandingkan empat kecamatan lain”.

Ia bahkan mengangkat wacana pemekaran kecamatan sebagai salah satu solusi percepatan pemerataan pembangunan. Selain itu, Firdaus juga menyoroti belum adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Banjarmasin Selatan yang dinilainya krusial untuk meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat.

“Dari 12 usulan yang masuk, semuanya akan dikerjakan. Mudah-mudahan tidak ada kendala anggaran,” ujarnya. “Kami juga mengangkat wacana pemekaran kecamatan sebagai salah satu solusi percepatan pemerataan pembangunan”.