RRI.CO.ID, Banjarmasin – Saat Pemerintah Kota Banjarmasin tengah memperketat ikat pinggang akibat kebijakan efisiensi APBD imbas berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, sikap Ketua KONI Banjarmasin, Hermansyah, justru memantik tanda tanya publik. Di tengah keterbatasan fiskal yang secara terbuka diakui Pemko Banjarmasin, Hermansyah tetap bersikeras agar bonus atlet berprestasi tidak turun dari angka minimal Rp25 juta.

Sikap ini muncul ketika pemerintah daerah telah menegaskan adanya penyesuaian nilai bonus, meski tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi. Bahkan Herman mengaku telah menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah agar penurunan bonus tidak dilakukan secara signifikan, meskipun kondisi keuangan daerah sedang tidak ideal.

“Bonus Rp25 juta itu kan dengan beberapa tahun yang lalu tetap sama, kalau ini kan dikurangi,” kata Hermansyah. 

“Sebelumnya sudah kita usulkan kepada pemerintah daerah, minimal Rp25 juta atau Rp30 juta. Berkaitan dengan efisiensi itu perlu ada komunikasi atau koordinasi," ujarnya.

Hermansyah mengingatkan potensi kekecewaan atlet jika nominal bonus yang diterima lebih kecil dibandingkan daerah lain. Tak hanya soal nominal, KONI Banjarmasin juga menyoroti teknis pembagian bonus yang kali ini tidak melibatkan organisasinya.

“Jangan sampai perbedaan ini dengan daerah lain menimbulkan kekecewaan terhadap atlet,” ujarnya. 

“Kita juga khawatir jiika KONI tak dilibatkan lagi dalam pembagian bonus akan dianggap mengesampingkan peran KONI dalam sistem pembinaan olahraga daerah," ucapnya.

Dari sisi regulasi, langkah Pemko Banjarmasin bukan tanpa dasar hukum. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada APBD, sehingga besaran bonus sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Abdurrahman, menilai polemik ini sebagai dilema, namun menegaskan Pemko Banjarmasin juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Menurut Abdurrahman, dalam situasi efisiensi anggaran, semua pihak seharusnya menahan diri dan menunjukkan empati terhadap kondisi fiskal daerah.

“Dalam kondisi APBD yang sedang tidak ideal, pemerintah daerah tidak bisa dipaksa menyamakan kebijakan dengan masa-masa keuangan daerah sedang kuat. Prioritas anggaran itu banyak, bukan hanya olahraga,” katanya, Senin, 2 Februari 2026, saat dikonfirmasi. 

“Ketika pemerintah daerah sedang melakukan penghematan, seluruh pemangku kepentingan seharusnya ikut menyesuaikan. Jangan sampai muncul kesan satu sektor merasa paling penting, sementara sektor lain juga ikut mengalami pemotongan anggaran," katanya.

Ia juga menilai perbandingan bonus atlet dengan daerah lain tidak sepenuhnya relevan. Bahkan sikap ngotot pada angka tertentu menurut Abdurrahman justru berpotensi mengaburkan esensi pembinaan atlet.

“Struktur APBD, beban belanja, dan kapasitas fiskal tiap daerah berbeda. Jadi tidak bisa serta-merta dijadikan patokan. Justru di sinilah kedewasaan organisasi olahraga diuji,” ujarnya. 

“Bonus memang penting sebagai apresiasi, tapi jangan sampai pembinaan olahraga direduksi hanya menjadi soal nominal. Yang jauh lebih penting adalah kesinambungan pembinaan, sarana latihan, dan keberlanjutan prestasi atlet," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memikul tanggung jawab besar dalam pengelolaan APBD, mulai dari pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebutuhan sosial masyarakat. Karena itu, ia menilai pendekatan dialogis yang konstruktif jauh lebih dibutuhkan dibanding tekanan terbuka kepada pemerintah daerah.

“Dalam kondisi fiskal terbatas, penyesuaian anggaran di berbagai sektor adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari,” ucapnya. 

“Komunikasi itu penting, tapi harus dibangun dengan semangat saling memahami, bukan dengan sikap menekan atau memaksakan kehendak. Jika tidak, yang paling dirugikan justru bisa atlet itu sendiri," ujarnya.