RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama LSM Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalsel di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel, Banjarmasin Rabu, 28 Januari 2026. Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan.

Dalam RDP tersebut, Komisi II menekankan pentingnya kejelasan asal-usul dana serta dasar kebijakan penempatannya di BPD Kalsel. Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana juga diminta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK menegaskan bahwa DPRD bersikap terbuka dan transparan terkait kejelasan bunga deposito dana daerah. “Pada intinya tujuan kami terbuka dan transparan, mereka menanyakan sejauh mana bunganya itu dan sudah berapa banyak, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada dinas teknis terkait,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel H. Muhammad Yani Helmi mengatakan pembahasan ini merupakan upaya memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan profesional. “Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak terkait agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kalsel juga menyoroti perlunya keterbukaan terkait dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Rapat juga dihadiri oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan dan perwakilan dari dinas terkait. Namun, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis terkait, RDP tersebut belum dapat menghasilkan kesimpulan.

Komisi II DPRD Kalsel pun memutuskan menunda rapat dan akan menjadwalkan RDP lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak berwenang. “Nanti bulan depan, kami akan mengadakan rapat ulang lagi khusus dari Komisi II memanggil mitra kerja supaya mendapat kejelasan,” ucap Paman Yani, sapaan akrabnya.