Wali Kota Banjarbaru Tegaskan Evaluasi Pelayanan UGD Sungai Ulin

RRI.CO.ID, Banjarbaru - Keluhan mengenai pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sungai Ulin yang diduga tidak memberikan pelayanan saat pasien dalam kondisi kritis datang mencari pertolongan mendapat respons dari Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby. Wali Kota langsung meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Kepala Puskesmas Sungai Ulin terkait kejadian tersebut.

Lisa mengatakan, dirinya baru menerima laporan mengenai kejadian tersebut pada Kamis, 27 Agustus 2026. Setelah mendapat informasi, ia langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Sungai Ulin untuk meminta penjelasan.

“Siang tadi baru mendengar laporan, saat itu saya langsung menelepon Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru untuk meminta keterangan, lalu menelepon lagi Kepala Puskesmas,” ungkap Lisa. “Saya tanya, kenapa saat ada pasien datang mau berobat, tiba-tiba tidak ada orang?”

Menurut Lisa, Kepala Puskesmas Sungai Ulin telah memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut. Petugas disebut berada di lokasi dan sempat mendatangi pasien yang berada di dalam mobil.

Meski demikian, penjelasan tersebut tidak membuat persoalan dianggap selesai. Lisa meminta dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan standar pelayanan kegawatdaruratan di Puskesmas Sungai Ulin berjalan sebagaimana mestinya.

“Insya Allah besok, Kepala Dinas Kesehatan bersama tim Kabid Pelayanan akan langsung turun ke Puskesmas Sungai Ulin untuk mengevaluasi kejadian ini,” tegasnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi darurat tetap berjalan sesuai ketentuan.

Lisa menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ia menyatakan tindakan tegas akan diberikan sesuai hasil pemeriksaan terhadap kejadian tersebut.

“Yang jelas, saya akan menindak tegas kepada Kepala Puskesmasnya,” ucapnya. “Kenapa anak buahnya tidak ada di tempat?”

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memastikan fasilitas kesehatan milik pemerintah tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga siap memberikan pelayanan ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Terlebih, pelayanan kegawatdaruratan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kondisi pasien.

Lisa juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dibedakan berdasarkan KTP maupun asal daerah pasien. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi bahwa pasien yang datang ke Puskesmas Sungai Ulin diketahui ber-KTP Kabupaten Banjar.

“Kalau ada orang sakit, saya tidak memandang lagi siapa itu, warga siapa,” katanya. “Saya melihat orang sakit, pokoknya dibantu saja, tidak peduli warga mana, yang penting nyawa harus diselamatkan.”

Sikap tersebut menjadi pesan kepada seluruh jajaran pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru agar keselamatan pasien ditempatkan sebagai prioritas utama. Pelayanan kepada masyarakat juga harus diberikan secara profesional tanpa membedakan latar belakang maupun asal wilayah pasien.

Evaluasi langsung oleh Dinas Kesehatan bersama tim bidang pelayanan di Puskesmas Sungai Ulin diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kejadian tersebut. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi. (Yds/MedCenBJB)