BKPSDM Banjarbaru Ungkap Kunci Sukses Puncaki IKADA Kanreg VIII

RRI.CO.ID, Banjarbaru - Capaian Pemerintah Kota Banjarbaru meraih nilai sempurna 100,00 dengan predikat “Sangat Tinggi”. Sekaligus menjadi peringkat pertama Indeks Kualitas Data (IKADA) se-Kantor Regional (Kanreg) VIII bukanlah hasil yang datang secara kebetulan.

Di balik capaian tersebut terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan, mulai dari kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), konsistensi pemutakhiran data ASN, kedisiplinan dalam penggunaan aplikasi MyASN. Hingga dukungan kuat Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dalam penguatan manajemen kepegawaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi, mengatakan kualitas data kepegawaian sangat ditentukan oleh konsistensi. Terutama.dalam menjalankan setiap proses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Faktor utama Banjarbaru mendapatkan nilai sempurna ini tentunya karena BKPSDM Kota Banjarbaru dalam mengelola manajemen kepegawaian selalu patuh dengan ketentuan. Selalu memperhatikan NSPK, yaitu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria,” ucap Slamet, Rabu 12 Agustus 2026.

Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap data ASN yang dikelola tetap akurat, lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya..Faktor berikutnya adalah dukungan dan arahan Wali Kota Banjarbaru. Lisa disebut konsisten menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap proses pengelolaan kepegawaian.

“Tentunya hasil sempurna tersebut mendapat dukungan yang luar biasa dari Ibu Wali Kota terkait dengan manajemen kepegawaian. Beliau selalu menekankan dan berpesan harus mematuhi ketentuan yang ada, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan kepegawaian,” ujarnya.

Tidak hanya di tingkat pengelola kepegawaian, kedisiplinan ASN dalam memperbarui data secara mandiri juga menjadi faktor penting. Wali Kota Lisa terus mengingatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru agar proaktif memastikan data pribadi dan riwayat kepegawaiannya selalu diperbarui melalui aplikasi MyASN.

Setiap ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan, tugas belajar maupun kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Hal itu wajib memastikan hasilnya dilaporkan dan diunggah ke dalam sistem.

“Jadi ketika kawan-kawan ASN itu melaksanakan diklat, pendidikan, baik itu tugas belajar dan sebagainya. Setelah selesai harus melaporkan dan meng-upload hasil studi tersebut, hasil diklat tadi kepada aplikasi MyASN, harus di-upload di dalam sistem itu,” kata Slamet.

Faktor lainnya adalah penerapan sistem kepegawaian berbasis digital. Saat ini berbagai layanan kepegawaian telah terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kondisi tersebut membuat akurasi data menjadi semakin krusial..Ketika data yang tersimpan tidak sesuai atau tidak diperbarui, proses pelayanan kepegawaian berpotensi mengalami hambatan.

“Dengan adanya ranking tertinggi ini, kita dalam mengelola kepegawaian lebih dimudahkan karena semua pelayanan kepegawaian sekarang by system. Ketika ada yang tidak sesuai dengan sistem yang dibangun oleh BKN, maka pastinya dalam pengelolaan manajemen kepegawaian akan ada hambatan,” katanya.

Karena itu, nilai 100,00 IKADA merupakan hasil dari rantai kerja yang saling berkaitan. Kepatuhan terhadap NSPK menjadi fondasi, arahan pimpinan menjadi penguat, kedisiplinan ASN dalam memperbarui data menjadi penentu. Sementara sistem digital menjadi instrumen untuk memastikan seluruh data dapat dikelola secara terintegrasi.

Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa pengelolaan data kepegawaian yang akurat tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah. Tetapi membutuhkan kedisiplinan seluruh ASN.

Ke depan, BKPSDM Kota Banjarbaru berkomitmen mempertahankan predikat tersebut dengan meningkatkan ketelitian dan selektivitas dalam setiap proses pengelolaan kepegawaian. Termasuk saat menerima usulan mutasi ASN dari luar Banjarbaru.

“Target ke depannya kita tentunya harus selalu mempertahankan predikat tersebut. Kita mengharapkan kepada kawan-kawan pengelolaan kepegawaian harus lebih selektif dan teliti ketika menerima usulan mutasi ASN dari luar Banjarbaru, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ucapnya.