Gubernur Kalsel Tekankan Keseimbangan Penegakan Hukum dan Kepastian Berusaha

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian berusaha sebagai fondasi pembangunan daerah. Keseimbangan tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, saat membuka Seminar Nasional Hukum Tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan yang digelar BEM dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UNISKA MAB tersebut mengangkat tema tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional Tahun 2023.

Menurut Dinansyah, tema seminar sangat relevan dengan perkembangan hukum dan dunia usaha saat ini. Ia mengatakan, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah berlaku menggantikan ketentuan warisan kolonial. Salah satu pembaharuannya adalah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Ia menjelaskan, implementasi regulasi baru akan bersinggungan langsung dengan penegakan hukum, iklim usaha, dan kepastian berusaha. Karena itu, "Menjaga keseimbangan di antara ketiganya merupakan tugas bersama pemerintah, akademisi, penegak hukum, dan pelaku usaha," ujarnya.

Bagi Kalimantan Selatan, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Penegakan hukum yang konsisten juga dinilai harus berjalan seiring dengan terciptanya ruang usaha yang tertib dan berkeadilan.

Selain itu, Dinansyah mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penegakan hukum. Menurutnya, hukum harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Kepada mahasiswa Fakultas Hukum UNISKA, ia berpesan agar terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas. "Kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, saya berpesan agar terus mendalami ilmu dan menjaga integritas sebagai calon penegak hukum dan akademisi," katanya.

Melalui seminar nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap lahir berbagai kajian yang konstruktif. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat sistem hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional.