RRI.CO.ID, Banjarbaru - Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rospana Sofian, menyampaikan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Laporan ini menjadi bagian penting dalam membuka akses informasi publik terkait kinerja pemerintah daerah.

Rospana Sofian menjelaskan bahwa penyusunan RLPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. RLPPD memuat capaian kinerja selama satu tahun anggaran dan wajib dipublikasikan melalui media.

“RLPPD ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait capaian pembangunan daerah,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat 27 Maret. Pernyataan ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.

Capaian kinerja makro Kalimantan Selatan tahun 2025 menunjukkan tren positif di berbagai indikator. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 76,10 dari 75,19 pada tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 3,84 persen.

Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 5,22 persen dibandingkan 5,06 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat menjadi 70,58. Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio menurun menjadi 0,287.

Penurunan gini ratio ini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata di masyarakat. Kondisi tersebut menjadi indikator positif dalam upaya pemerataan kesejahteraan.

Rospana menambahkan bahwa capaian pelayanan dasar secara umum telah menunjukkan hasil optimal. Sebagian besar indikator bahkan mencapai target hingga 100 persen.

Pada sektor pendidikan, capaian layanan mencapai 99,77 persen dengan serapan anggaran lebih dari 97 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan di daerah.

Di sektor kesehatan, pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis dan kejadian luar biasa mencapai 100 persen. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan tenaga medis dan sarana pendukung.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai lebih dari Rp11,18 triliun atau 106,27 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp11,09 triliun atau 82,76 persen.

Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup efektif dan terkendali. Pemerintah dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan berbasis data, guna mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam perbaikan berkelanjutan.

Rospana juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan seluruh pemangku kepentingan dinilai krusial dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.

RLPPD Tahun 2025 diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah. Laporan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan.