RRI.CO.ID, Banjarmasin - Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, merotasi enam pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 11 Maret 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Mahligai Pancasila. Rotasi ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus evaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.

Muhidin menegaskan para pejabat yang dilantik akan diberi waktu enam bulan untuk membuktikan kinerjanya di posisi baru. “Kalau sampai terjadi yang kurang memuaskan, bisa saja kita mengambil tindakan lebih tegas lagi,” ujar Muhidin.

Menurutnya, rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam birokrasi guna meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memastikan setiap organisasi perangkat daerah berjalan optimal.

Ia juga mengakui pergantian jabatan kerap menimbulkan kegelisahan di kalangan pejabat. Namun Muhidin meminta seluruh pejabat menerima keputusan tersebut sebagai amanah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

“Siapa pun yang merasa galau kami maafkan, tapi kami juga minta dimaafkan. Cobalah dulu menjalankan tugasnya,” katanya.

Selain rotasi tersebut, Muhidin menyebut masih ada sejumlah posisi kepala dinas yang belum terisi, termasuk di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kekosongan jabatan itu akan segera diisi melalui proses seleksi terbuka dan uji kompetensi.

“Yang penting bukan orangnya, tapi kerjanya harus bagus,” katanya.

Adapun enam pejabat yang dilantik dalam rotasi kali ini yakni Dewi Pujiarti sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya Ia menjabat Kepala Biro Pembangunan.

Kemudian Galuh Tantri Narindra dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini diisi H. Abdul Rahim yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian.

Selanjutnya Miftahul Chair dipercaya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dari sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Rahmaddin ditunjuk sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Sementara Rusma Khazairin dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi. Rotasi ini menjadi langkah Gubernur Muhidin dalam menata birokrasi Pemprov Kalimantan Selatan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.