Kalsel Optimalkan Peran Kader Pembangunan Manusia Turunkan Stunting

RRI.CO.ID, Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting. Upaya itu dilakukan melalui penguatan regulasi desa dan optimalisasi peran Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Eko Suhermanto menjelaskan, pihaknya menjalankan Aksi 4 dan Aksi 5 dalam konvergensi penanganan stunting. Aksi 4 difokuskan pada penyusunan regulasi kepala daerah terkait stunting, sedangkan Aksi 5 menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM di tingkat desa.

“KPM menjadi ujung tombak dalam deteksi dini potensi stunting di desa,” ujar Eko di Banjarbaru, Rabu 4 Maret.

Dalam pelaksanaannya, KPM memanfaatkan aplikasi Electronic Human Development Worker (EHDW) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau kondisi ibu hamil, balita, serta cakupan layanan dasar lainnya secara terintegrasi.

Sejak diterapkan pada 2021, EHDW membantu desa dalam melakukan pendataan dan pelaporan secara lebih sistematis. Secara regulasi, setiap desa minimal memiliki satu KPM.

"Namun di Kalimantan Selatan, dari sekitar 1.871 desa, jumlah KPM tercatat telah melampaui 2.000 orang. Artinya, rata-rata satu desa memiliki lebih dari satu KPM. Ini menunjukkan komitmen kuat desa dalam upaya penanganan stunting,” katanya.

Tak hanya melakukan pendataan, KPM juga aktif melakukan edukasi langsung kepada masyarakat. Mereka mendorong ibu hamil dan orang tua balita untuk rutin memeriksakan kesehatan di posyandu dan puskesmas, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan sanitasi.

Meski intervensi teknis kesehatan menjadi kewenangan perangkat daerah terkait, keberadaan KPM dinilai berperan besar dalam membangun partisipasi masyarakat di tingkat desa. Eko mengakui, berbagai inovasi terus bermunculan dari desa-desa di Kalimantan Selatan.

Program-program kreatif dan adaptif disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting. Namun demikian, angka stunting di Kalimantan Selatan masih berada di kisaran 32 persen, yang dinilai masih di atas rata-rata nasional.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi lintas sektor. Kami bersama tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten terus melakukan analisis menyeluruh", katanya.

Eko mengatakan, regulasi sudah berjalan, intervensi sanitasi dan kesehatan sudah dilakukan, anggaran juga tersedia. Termasuk evaluasi juga tetap lakukan untuk memastikan dampaknya maksimal.

"Saya optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi desa, serta peran aktif KPM, angka stunting di desa-desa Kalimantan Selatan akan terus menunjukkan tren penurunan ke depan," ucapnya.