Paripurna DPRD Kalsel Bersama Pemprov Bahas Raperda APBD 2027

RRI.CO.ID, Banjarmasin - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Rabu 9 September 2026. Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan arah kebijakan anggaran dan pembangunan Kalimantan Selatan.

Pembahasan APBD 2027 juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kolaborasi kedua lembaga dinilai penting agar kebijakan anggaran yang dirumuskan benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Kartoyo, M.M., didampingi unsur pimpinan dewan lainnya M. Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, mengatakan bahwa pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. DPRD Kalsel juga terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran.

“Kita terus mendorong adanya peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena pada saat ini pemerintah pusat menargetkan setiap daerah itu harus bisa mandiri,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Sekretaris Daerah M. Syarifuddin menyampaikan penjelasan mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Penyampaian itu menjadi bagian dari tahapan awal sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif.

“Penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran daerah,” ujarnya. Pemerintah daerah berharap proses pembahasan dapat berjalan secara konstruktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Pada tahapan berikutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan mencermati berbagai program dan kebijakan yang tercantum dalam Raperda APBD 2027. “Kami berkomitmen memastikan setiap program yang direncanakan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata M. Syarifuddin.

Melalui pembahasan yang transparan dan terarah, APBD 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Kalsel. DPRD dan Pemprov Kalsel pun berkomitmen mengawal proses tersebut agar setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.