Komisi VIII DPR RI Dorong Penanganan Karhutla Kalsel Secara Lintas Sektor

RRI.CO.ID, Banjarbaru - Komisi VIII DPR RI mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dilakukan secara lintas sektor. Upaya penanganan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga harus diperkuat dengan mitigasi dan pencegahan jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, saat bertemu Pemerintah Provinsi Kalsel di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Jumat 28 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali informasi secara langsung mengenai kondisi karhutla sekaligus melihat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Dalam pertemuan itu, Pemprov Kalsel menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengendalian karhutla. Khususnya di wilayah prioritas seperti Guntung Damar dan kawasan Hutan Lindung Liang Anggang yang berada dekat dengan Bandara Syamsudin Noor dan pusat Kota Banjarbaru.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, mengatakan pengendalian karhutla terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI-Polri, relawan serta berbagai unsur terkait.

Upaya tersebut meliputi pemadaman, pembasahan lahan, normalisasi kanal hingga pengerahan berbagai peralatan dan personel.

“Karena lahan gambut, jadi harus menggunakan metode khusus. Dan kejadian di Kalsel ini tidak hanya satu lembaga yang harus menangani, namun harus dari lintas sektor,” ujar Abdul Wachid.

Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Dampak terhadap kesehatan masyarakat, transportasi serta kondisi perairan juga harus menjadi perhatian dalam penanganannya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Wachid, akan mengoordinasikan persoalan tersebut secara lebih spesifik, tidak hanya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi juga kementerian terkait.

“Bukan hanya masalah pemadaman karhutla, tapi juga dampak kesehatan yang dirasakan, dan kondisi perairan yang juga menjadi faktor penting,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengungkapkan kebutuhan perangkat teknologi untuk memperkuat pemantauan titik api. BPBD Kalsel membutuhkan drone termal yang dapat mendeteksi titik panas dan bara api yang tersembunyi di bawah permukaan lahan gambut.

“Kami membutuhkan drone termal untuk mengetahui titik api secara lebih akurat. Dengan kondisi di lapangan, terkadang kami masih harus meraba-raba keberadaan titik api, terutama bara yang berada di bawah permukaan,” kata Ronny.

Selain membahas penanganan karhutla, Komisi VIII DPR RI bersama BNPB juga menyerahkan bantuan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di sejumlah daerah di Kalsel.

Bantuan tersebut meliputi satu unit truk serbaguna untuk BPBD Kota Banjarbaru senilai Rp803 juta, satu unit truk tangki air untuk BPBD Kabupaten Tapin senilai Rp785 juta, serta satu unit mobil rescue Suzuki D-Max untuk BPBD Kabupaten Banjar senilai Rp695 juta.

Bantuan kendaraan operasional juga diberikan kepada BPBD Barito Kuala dan BPBD Tanah Laut, masing-masing berupa satu unit mobil pick up senilai Rp319,9 juta. Sementara BPBD Provinsi Kalsel memperoleh bantuan dana siap pakai sebesar Rp200 juta.

Abdul Wachid menegaskan, kunjungan Komisi VIII DPR RI tidak hanya untuk melihat penanggulangan karhutla yang sedang berlangsung, tetapi juga memastikan langkah mitigasi diperkuat agar bencana serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.Kalau ingin, saya juga bisa buatkan versi RRI.CO.ID yang lebih tajam, dengan lead 2 paragraf dan kutipan narasumber yang lebih kuat.