AKD DPRD Kalsel Sambangi Kalbar Perkuat Kelembagaan Legislatif

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Gabungan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambangi DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Senin, 24 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat kelembagaan legislatif sekaligus bertukar gagasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Rombongan AKD DPRD Kalsel dipimpin Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalsel dari Fraksi PDIP, H. Rosehan NB. Kehadiran rombongan disambut jajaran pimpinan dan AKD DPRD Kalbar untuk membahas berbagai strategi dalam meningkatkan kinerja lembaga legislatif.

“Kami datang ke DPRD Kalimantan Barat untuk belajar dan berbagi. Setiap daerah punya tantangan dan inovasi masing-masing,” ujar H. Rosehan NB. Menurutnya, penguatan kelembagaan AKD menjadi bagian penting untuk mendorong DPRD Kalsel semakin optimal dalam melayani masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan peran Badan Legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah hingga optimalisasi fungsi Badan Anggaran. Strategi Badan Kehormatan dalam menjaga marwah dan disiplin anggota dewan juga menjadi salah satu pembahasan utama.

Diskusi turut menyoroti mekanisme reses dan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan legislatif dengan konstituen. Selain itu, optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian kedua lembaga dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami akan mengadopsi hal-hal baik dari Kalbar dan menyesuaikannya dengan kondisi di Kalimantan Selatan,” kata Rosehan. Ia menilai pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif dapat menjadi referensi dalam menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

DPRD Kalbar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar H. Nofal Nofiendra, S.H. menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai sinergi antar-DPRD provinsi memiliki peran strategis. Terlebih, berbagai persoalan seperti perencanaan pembangunan daerah hingga dana bagi hasil dari pemerintah pusat membutuhkan koordinasi dan penguatan kapasitas legislatif.

Rosehan menegaskan hasil kunjungan kerja tersebut akan ditindaklanjuti secara internal oleh masing-masing AKD DPRD Kalsel. “Tujuan akhirnya adalah agar DPRD Kalimantan Selatan semakin kuat secara kelembagaan, semakin responsif terhadap aspirasi rakyat, dan semakin profesional dalam menjalankan tugas konstitusionalnya,” katanya.