Banggar DPRD Kalsel Bahas Arah Anggaran 2027 dan Perubahan Anggaran 2026

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Pembahasan berlangsung di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Kalsel, Senin 10 Agustus 2026, malam.

Rapat tersebut membahas sejumlah arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pembahasan dilakukan agar kebijakan anggaran yang disusun dapat berjalan realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan.

Rapat dipimpin pimpinan Banggar DPRD Kalsel dan dihadiri anggota Banggar bersama jajaran TAPD. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan sekaligus penyesuaian kebijakan anggaran daerah.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 masih diarahkan untuk menyelaraskan proyeksi pendapatan dengan kemampuan belanja daerah. Menurutnya, setiap rencana belanja harus memperhatikan kondisi keuangan dan pagu anggaran yang tersedia.

“Pendapatan kita sepakati sesuai dengan kemampuan daerah, sementara untuk belanja menyesuaikan dengan pagu yang ada,” ujar Supian HK.

Dikatakan, penyesuaian anggaran tetap terbuka apabila terjadi perubahan proyeksi pendapatan dalam pembahasan berikutnya. Perubahan pendapatan pada masing-masing perangkat daerah juga dapat berdampak terhadap alokasi belanja.

"Jika terdapat peningkatan pendapatan, kondisi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyesuaikan belanja daerah," katanya.

Kalau ada peningkatan pendapatan dari perangkat daerah, tentu bisa menjadi pertimbangan untuk penyesuaian belanja. Oleh karena itu, pembahasan bersama TAPD dilakukan secara cermat agar setiap kebijakan anggaran memiliki dasar perhitungan yang jelas.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 dan KUPA-PPAS 2026 diharapkan menghasilkan arah kebijakan anggaran yang realistis dan terukur. DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel juga terus mendorong keseimbangan antara pendapatan, belanja, kebutuhan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.