DPRD Kalsel Dorong Optimalisasi Aset Badan Penghubung di Jakarta

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., M.M., bersama Komisi II dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan monitoring serta evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi aset daerah di luar Kalimantan Selatan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Monitoring tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi penerimaan sekaligus mengevaluasi pengelolaan fasilitas yang tersedia di Badan Penghubung. DPRD Kalsel menilai masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan aset secara lebih maksimal dan terarah.

Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan pemerintah kabupaten dan kota. Fasilitas Badan Penghubung di Jakarta diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi pemerintah daerah di Kalsel ketika melaksanakan berbagai kegiatan kedinasan di Ibu Kota.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Kartoyo, mengatakan hasil pendalaman menunjukkan potensi peningkatan pendapatan masih terbuka lebar apabila fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal. Ia menegaskan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu diperkuat agar kegiatan kedinasan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas milik daerah.

“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel, dan alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan. Tapi perlu diperkuat lagi koordinasi dengan Pemprov dan Kab/Kota agar secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” katanya.

Menurutnya, optimalisasi tidak hanya menyasar kamar atau mess, tetapi juga aula yang dapat digunakan untuk rapat maupun berbagai kegiatan pemerintahan. Pemanfaatan aula tersebut dinilai berpotensi meningkatkan hunian mess karena peserta kegiatan dapat sekaligus menggunakan fasilitas penginapan yang tersedia.

“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik,” ucap Kartoyo. Ia berharap pemanfaatan secara terintegrasi tersebut mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan retribusi daerah.

Selain aspek pendapatan, DPRD Kalsel turut memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna fasilitas. Masukan yang disampaikan antara lain penyediaan sarapan bagi tamu, pembenahan tata kelola operasional, serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap.

“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Namun ke depan apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi,” kata Kartoyo.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Fajrianoor Rizaldy, S.H., menyebut pengembangan kapasitas penginapan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan. Salah satu persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan area parkir yang saat ini terbatas dan sebagian digunakan kendaraan dinas.

“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas, itu perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” ucapnya.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, DPRD Kalsel berharap pengelolaan Badan Penghubung semakin optimal dan profesional. Pemanfaatan aset secara maksimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjadikan Badan Penghubung sebagai salah satu sumber strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah.