RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan pengembangan komoditas kelapa dalam yang dinilai memiliki potensi besar meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan petani.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, mengungkapkan Kalimantan Selatan ditargetkan melakukan penanaman kelapa dalam seluas 1.100 hektare pada 2026. Luasan tersebut terdiri dari 600 hektare di Kabupaten Barito Kuala dan 500 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu.

Meski demikian, Suripno menyebut pencapaian target tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, khususnya dukungan subsidi dari pemerintah pusat. “Kami berharap adanya dukungan anggaran yang lebih optimal agar target penanaman 1.100 hektare dapat tercapai sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal Perkebunan menegaskan komitmennya untuk mendukung realisasi target penanaman kelapa dalam di Kalimantan Selatan. Pemerintah pusat menilai program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor perkebunan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas komoditas unggulan daerah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kelapa dalam. Ia mendorong sinergi antara Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan agar kawasan Daerah Aliran Sungai dapat dimanfaatkan sebagai alternatif lahan pengembangan.

“Kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan agar potensi lahan yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pengembangan kelapa dalam,” kata Jahrian. Menurutnya, sinergi tersebut akan mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Ketua Tim Kerja Kelapa Direktorat Jenderal Perkebunan, Agus Rosyid Wasingun juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan melalui berbagai program strategis. Dukungan tersebut meliputi peremajaan tanaman, penyediaan bibit unggul, hingga penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa dalam.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Kalimantan Selatan berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mewujudkan pengembangan kelapa dalam yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.